.webp)
Sejumlah tahanan KPK, termasuk eks Mensos Juliari Batubara dan eks Menteri KP Edhy Prabowo, mendapat vaksin COVID-19 duluan. Pakar epidemiologi menyinggung adanya ketidakadilan.
Epidemiolog Griffith University Ausatralia, Dicky Budiman, menilai, jika ada kelompok di luar prioritas yang mendapat vaksin duluan, program vaksinasi yang ini tidak berdasarkan pendekatan kesehatan publik. Dia lalu menyinggung adanya ketidaksetaraan.
"Tentu menandakan beberapa hal, pertama bahwa strategi dari program vaksinasi ini tidak betul-betul berbasis pada pendekatan public health yang menyasar kelompok yang prioritas dalam hal ini tenaga kesehatan selesaikan, lansia, dan komorbid," kat Dicky, ketika dihubungi, Kamis (25/2/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kecuali ini diberlakukan misal pada semua lansia, jadi yang di tahanan juga kena, itu bisa dipahami. Tapi kalau satu saja lokasi rutan ataupun lapas, ini tentu tidak bisa diterima secara pendekatan strategi prioritas, ada diskriminasi di situ, ada ketidaksetaraan," lanjutnya.
Dicky mengatakan adanya ketidaksetaraan ini akan memunculkan kesan buruk terhadap manajemen vaksinasi. Dia menilai sumber data vaksinasi saat ini yang masih lemah.
"Dan ini akan kontraproduktif, akan menjadi berita yang bisa menimbulkan kesan buruk di publik, pengaruh yang menganggap adanya kongkalikong dan negosiasi, ini tentu mencederai program vaksinasi kita ini selain yang kasus selebgram itu. Inilah salah satu yang menjadi catatan kenapa saya menekankan bahwa program vaksinasi itu begitu penting datanya bersumber dari bawah, jadi manajemen vaksinasi ini masih lemah," ujarnya.
Lebih lanjut, pakar epidemiologi FKM Universitas Indonesia Pandu Riono menyinggung adanya permintaan dari kalangan atas terhadap vaksinasi tahanan KPK. Sebab, program vaksinasi tahanan KPK ini kebijakan di luar sistem yang sudah tersusun di Kemenkes.
"Mereka kan (para tahanan) pejabat, orang-orang partai, pasti kebijakan di luar sistem. Tapi mengindikasikan kemungkinan ketidakadilan, dan seharusnya yang protes itu para tahanan lain, kok mereka duluan saya nggak," ujarnya.
"Yang perlu ditelusuri apakah keputusannya dari Kemenkes, apakah itu keputusan dari KPK, atau presiden itu perlu ditanyakan. Sekarang siapa yang mengusulkan gitu aja cari, siapa yang memutuskan, apakah ada permintaan, kalau nggak ada permintaan Kemenkes nggak bakal mengusulkan karena lagi fokus lansia, itu pasti ada permintaan," lanjut Pandu.
Penjelasan KPK soal tahanan yang divaksin duluan, simak di halaman berikut
Lihat juga Video: Kominfo Berharap Herd Immunity Tercapai Dalam Satu Tahun
Seperti diketahui, 39 tahanan KPK telah divaksinasi virus Corona (COVID-19). Dari 39 tahanan itu, termasuk mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara yang telah disuntik vaksin COVID-19.
"Dari total 61 orang tahanan KPK, yang telah divaksinasi berjumlah 39 orang tahanan," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (24/2).
Adapun terhadap 22 tahanan lain, penyuntikan vaksinnya ditunda karena alasan kesehatan. Ali tidak merinci siapa saja yang telah dan belum divaksinasi.
Pelaksanaan vaksinasi dilakukan pada Senin (22/2). Dari foto yang dibagikan oleh KPK, tampak mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo, Suharjito, hingga mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Pelaksanaan vaksinasi kepada para tahanan itu dilakukan pada Senin, 22 Februari 2021.
Ali menyebut KPK sebagai suatu entitas organisasi terdiri atas pegawai dan pihak lain saling berinteraksi.
"Dalam kaitan pencegahan penyebaran COVID-19 secara berkelanjutan, diperlukan upaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di lingkungan KPK," kata Ali kepada wartawan, Kamis (25/2/2021).
