Tokoh dan Wakil DPRD NAD Minta Dukungan Gus Dur Soal RUU PA

Jakarta - Sedikitnya 20 orang yang mewakili DPRD, tokoh dan pemerintahan di NAD mendatangi mantan Presiden Gus Dur di Kantor PBNU. Mereka minta Gus Dur mendukung RUU Pemerintahan Aceh (PA) versi mereka.Kepada Gus Dur, Ketua Tim DPRD NAD Abdullah Saleh dengan terbata-bata, bahkan sempat meneteskan air mata, menceritakan keinginan rakyat Aceh."Tidak ada rakyat Aceh yang ingin keluar dari Indonesia. Mari kita bersatu untuk Indonesia, dan kami berharap Indonesia bisa damai dan tidak ada lagi pertumpahan darah," tutur Saleh dalam pertemuan DPP Partai Kebangkitan Bangkit (PKB) di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Jumat (24/2/2005).Menanggapi masalah ini, Gus Dur mengaku akan mempelajari dan membawa draf RUU PA ke rapat DPP PKB. "Saya akan sampaikan apa yang ada, saya minta hari ini kepada semua DPP untuk dipelajari dengan baik. Setelah itu hasilnya saya sampaikan pada pimpinan FKB DPR," kata Gus Dur.Pada kesempatan itu, Gus Dur menyampaikan kekecewaannya terhadap proses kesepakatan damai antara RI dengan GAM. Bahkan dia tidak percaya terhadap GAM."Karena tidak ada kejujuran dari GAM, saya mendapat laporan bahwa ditandatangani perjanjian kesepakatan Helsinki. GAM punya 8.000 pucuk senjata modern. Kenapa yang diserahkan hanya 900 saja, mana yang lain?" ujarnya.Menurutnya, yang nomor satu adalah adanya GAM itu sendiri tidak dapat diterima. "Terserah saya mau dianggap apa, bagi saya semua tidak penting. Yang saya minta adanya referendum di Aceh yang jujur, bukan dikuasai satu pihak saja," katanya. (umi/)