Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mengomentari soal skandal perselingkuhan Wakil Ketua DPRD Sulawesi Utara (Sulut), James Arthur Kojongian. Menurutnya, Partai Golkar harus menjadi contoh terhadap partai lain.
"Bisa saja pemberhentian, penggantian serta teguran tulisan, dan lisan (sebagai anggota dewan). Saya belum bisa mendahului, tapi jika itu diajukan daerah ada langkah-langkah yang bisa dijadikan cermin bahwa Golkar bertindak secara objektif berdasar pada moralitas yang baik. Dan bisa jadi contoh. Itu juga tugas politisi, yaitu jadi teladan," kata Agung Laksono, saat dimintai konfirmasi wartawan pada kegiatan Orientasi dan tatap muka Kosgoro 1957, di Grand Kawanua Manado, Rabu (24/2).
Meski begitu, Agung mengaku bahwa partainya akan bersikap secara objektif terhadap James yang merupakan kader Partai Golkar. Namun, ada ketentuan-ketentuan yang perlu diperhatikan sebagai lembaga perwakilan rakyat.
"Saya kira semua ada ketentuan. Ada hal-hal yang boleh dilakukan oleh pimpinan dewan sebagai lembaga perwakilan rakyat. Saya kira partai Golkar punya sikap yang jelas dan tegas. Kita berharap ke depan tidak terjadi hal itu," katanya.
Agung mengungkapkan, mengenai ketegasan itu bisa saja penggantian, pemberhentian, perubahan dan peneguran lisan maupun tertulis. "Mengenai hal ini, DPP partai Golkar menunggu dari Daerah," pungkasnya.
Sebelumnya, DPRD Sulawesi Utara (Sulut) resmi mengirim surat pencopotan James Arthur Kojongian (JAK) dari Wakil Ketua DPRD Sulut ke Kementerian Dalam Negeri. Hal ini dilakukan setelah DPRD Sulut menggelar rapat paripurna yang memutuskan pemberhentian JAK dari pimpinan DPRD Sulut karena skandal perselingkuhan.
"Torang (kami) sudah kirim surat ke Mendagri melalui gubernur. Kan Mendagri yang mengangkat dan memberhentikan. Jadi kami sampaikan kalau dia (James Arthur Kojongian) diberhentikan dari pimpinan Dewan," ujar Ketua DPRD Sulut Fransiskus Andi Silangen saat dimintai konfirmasi wartawan, Selasa (23/2).
(aik/aik)
