Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan baru saja melantik Yusmada Faizal sebagai Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta. Setelah dilantik, Yusmada menyampaikan beberapa program untuk penanganan banjir di Jakarta.
Yusmada pun tak mau mempersoalkan istilah naturalisasi dan naturalisasi. Dia berfokus bagaimana saluran air yang ada di Jakarta dapat menampung air.
"Iya, saya nggak mau istilah naturalisasi-normalisasi. Kaitannya ada benar-benar bagaimana saluran-saluran air itu kita dalam kapasitas yang cukup," ujar Yusmada di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (23/2/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, cara penanganan sungai di Jakarta bisa dilakukan secara natural atau menggunakan sheet pile. Sheet pile itu digunakan untuk penahanan dinding tebing sungai.
"Bahwa penanganannya nanti bisa dengan cara-cara yang natural atau sheet pile. Itu sebagai penahan dinding tebing seperti itu, itu konstruksinya," ucapnya.
Lebih lanjut Yusmada mengatakan memiliki program untuk mengendalikan air hujan. Dia juga akan membangun polder air.
"Satu, kita harus mengendalikan air yang datang dari langit Jakarta, ini memang revitalisasi polder-polder air membangun polder baru. Kalau nggak salah ada 10 polder yang akan kita bangun," kata Yusmada.
Selain itu, Yusmada akan mengendalikan air dari hulu sungai ke waduk-waduk besar. Terkait antisipasi rob, dia juga akan membangun tanggul pantai untuk mencegah air dari laut.
"Terus aliran dari hulu kita akan coba kendalikan debitnya melalui pembangunan waduk- waduk besar, Waduk Pondok Rangon, Brigif, Lebak Bulus itu air dari selatan. Dan yang dari arah rob kita akan bangun tanggul pantai, meneruskan yang (tahun) kemarin," ucapnya.
Yusmada mengatakan Pemprov DKI Jakarta juga menyediakan dana untuk pembebasan lahan revitalisasi beberapa sungai. Dana tersebut sebanyak Rp 1 triliun.
"Tahun lalu kan kita sudah melaksanakan sekitar, saya datanya saya ini dulu, ada Rp 340 miliar yang sudah kita selesaikan di Ciliwung dan di Sunter dan tahun ini akan ada anggaran sekitar Rp 1 triliun untuk membebaskan kali-kali itu dengan waduk-waduk," katanya.
Secara terpisah, Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria juga menyampaikan tak ada dikotomi antara program naturalisasi dan normalisasi. Menurutnya, dua program itu tetap berjalan.
"Program normalisasi dan naturalisasi itu tetap ada, tidak ada dikotomi, ada dua-duanya, kita tetap jalankan dan anggarkan," kata Riza.
Tonton juga Video: Banjir di Kelapa Gading, Dinas SDA DKI: Saluran Air Terhalang