Buntut Viral Kamar Mewah di Lapas, Kemenkum HAM Aceh Turunkan Tim Sidak

Antara News - detikNews
Rabu, 24 Feb 2021 10:10 WIB
Ilustrasi Penjara, Sel, Lapas, Jeruji Besi
Ilustrasi Lapas (Thinkstock)
Banda Aceh -

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) Aceh menurunkan satuan operasi pengawasan internal yang melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke semua rutan ataupun lembaga pemasyarakatan (lapas) menyangkut informasi kamar mewah yang disewakan kepada narapidana.

"Kami sudah membentuk satuan tugas operasi pengawasan internal. Mereka akan memeriksa apakah ada kamar mewah di lapas maupun rutan di Aceh. Kalau ada, tentu akan ditindak," kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkum HAM Aceh Heni Yuwono di Banda Aceh, seperti dilansir Antara, Rabu (24/2/2021).

Heni Yuwono mengatakan satuan tugas operasi tersebut bergerak diam-diam dan secara tiba-tiba guna menghindari keberadaan tim diketahui. Kalau sudah diketahui tentu sulit mengungkapkan kamar mewah di lapas ataupun rutan.

"Kami berharap kehadiran satuan operasional pengawasan internal ini bisa mencegah tindakan yang tidak diinginkan, baik di lapas maupun rutan yang tersebar di 23 kabupaten kota di Provinsi Aceh," kata Heni Yuwono.

Dia mengingatkan jajarannya agar tidak menyediakan kamar mewah bagi narapidana, apalagi disewakan. Semua narapidana mendapatkan layanan kamar yang sama, termasuk fasilitas yang sama juga.

Sebelumnya, kata Heni Yuwono, beredar video kamar mewah di Lapas Lhokseumawe. Namun, setelah diklarifikasi, ternyata video tersebut rekaman lama yang diedarkan kembali.

Selain untuk mengungkap ada-tidaknya kamar mewah, satuan tugas tersebut juga mengawasi dan mencegah peredaran narkoba. Kehadiran satuan tugas tersebut merupakan tindak lanjut instruksi Menteri Hukum dan HAM sebagai deteksi dini narkoba di lapas ataupun rutan.

"Narkoba ini merupakan masalah krusial. Kami juga tidak membantah masih ada penyelundupan narkoba di rutan maupun lapas. Pembentukan tim ini sebagai upaya deteksi dini peredaran dan penyalahgunaan narkoba di lapas maupun rutan," kata Heni Yuwono pula.

Sebagai tindak lanjut instruksi Menkum HAM itu, kata Heni Yuwono, pihaknya juga sudah memerintahkan para kepala lapas dan kepala rutan untuk membentuk tim internal sebagai satuan tugas deteksi dini narkoba.

Selanjutnya
Halaman
1 2