Pilkada Ancaman Serius KB

Jakarta - Selain aksi kekerasan, ternyata pemilihan kepala daerah (Pilkada) punya dampak buruk terhadap program Keluarga Berencana (KB) nasional. Pilkada mengancam pencapaian target Keluarga Berkualitas 2015. Keluhan itu disampaikan oleh Ketua Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Sumarjayati Arjoso, usai diterima Wakil Presiden Jusuf Kalla, Senin (20/2/2006)."Ada beberapa pemkab/pemkot belum keluarkan Perda (peraturan daerah) peningkatan kualitas KB. Alasan DPRD mereka sedang sibuk Pilkada, dan sebaiknya perda itu menunggu kepala daerah selanjutnya," ungkapnya pada wartawan di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Sumarjati menjelaskan, Perda KB dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan program peningkatan kualitas keluarga kecil di daerah. Sesuai dengan semangat otonomi daerah, maka program nasional itu akan dilaksanakan secara desentralisasi. Sayangnya, sejauh ini baru 76 persen dari 440 kota/kabupaten yang sudah mengesahkan payung hukum tersebut. Selain memberi dukungaan program, juga mengalokasikan dana dalam APBD mereka. "Sisanya masih berupa rencana perda bupati/wali kota. Bahkan ada bebarapa yang masih berupa wacana," tambah Sumarjati. (nrl/)