.webp)
Pemerintah Kota Bogor mengantisipasi curah hujan ekstrem dalam beberapa waktu ke depan, sesuai dengan prakiraan BMKG. Wali Kota Bogor Bima Arya meminta BPBD dan Dinas PUPR rutin melakukan pemetaan untuk mitigasi bencana.
"Ada bencana alam akibat manusia, ada bencana karena force majeure (terjadi di luar kemampuan manusia). Force majeure ini kita tidak bisa berbuat banyak, misalnya tiba-tiba gempa dahsyat. Harus ada pemetaan atau mapping di lapangan. Saya tidak mau BPBD ini seperti pemadam kebakaran. Datang, semprot, sudah. Jadi harus ada langkah sistematik," ungkap Bima dikutip dalam keterangan tertulis, Selasa (23/2/2021).
Hal itu disampaikan Bima saat memimpin briefing kesiapsiagaan bencana bersama jajaran Badan BPBD, Dinas PUPR Kota Bogor, serta Satgas Ciliwung di Kayumanis, Tanah Sareal.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bima mengingatkan seluruh personel BPBD, PUPR, hingga Camat dan Lurah untuk mengantisipasi curah hujan yang ekstrim. Bima mengatakan sistem koordinasi penting dijalankan untuk meminimalisir dampak bencana.
"Pertama, harus ada kesiapan sistem koordinasi. Jadi begitu ada peningkatan status siaga dari Katulampa, sistem sudah bergerak. Kedua, ada proses evakuasi yang sudah disimulasikan. Ada beberapa titik yang memang langganan banjir, begitu terjadi sudah ada mekanismenya," ungkapnya.
"Lalu saya juga cek kesiapan natura. Saya minta semuanya di pool, juga ditambah logistiknya di Dinsos. Terakhir, adalah mensosialisasikan kepada warga di hari-hari kedepan yang sangat rawan ini agar menghindari dulu berada di titik-titik rawan," imbuhnya.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor Priyatna Syamsah menyampaikan sepanjang 2020 lalu tercatat ada 740 kejadian bencana yang menelan enam orang korban jiwa. Sepanjang Januari-Februari 2021 sudah ada 132 kejadian bencana dengan nol korban jiwa.
"Bencana yang paling mendominasi adalah tanah longsor, bangunan ambruk dan pohon tumbang," jelas Priyatna.
Ketua Komunitas Peduli Ciliwung (KPC) yang juga Sekretaris Satgas Ciliwung Een Irawan Putra mengutarakan perlu adanya penyelesaian terhadap sumbatan-sumbatan di saluran air karena mengakibatkan air tidak mengalir ke Sungai Ciliwung.
"Untuk posisi wilayah yang lebih rendah dari sungai yang memiliki rekam jejak sering banjir, intervensi yang bisa dilakukan mulai dari membangun tembok penahan air, vegetasi atau memindahkan warga sebagai pilihan terakhir," urai Een.
Usai briefing, Bima meninjau dua titik rawan bencana di wilayah Mekarwangi dan Cibadak, Kecamatan Tanah Sareal. Kepala Dinas PUPR Chusnul Rozaqi menyebut untuk longsor Mekarwangi, tahun ini PUPR telah menganggarkan Rp 953 juta guna perbaikan Tembok Penahan Tanah (TPT) dan Rp 396 juta guna rekonstruksi jembatan.
"Untuk lokasi yang biasanya banjir di Taman Sari Persada, Cibadak, tahun ini kami telah menganggarkan Rp 1,6 miliar untuk perbaikan tebing dan Rp 1 miliar untuk perbaikan drainase," ulas Chusnul.
(akn/ega)
