2 Oknum Polisi Jual 2 Senpi ke KKB Papua, 1 Pucuk Dihargai Rp 20 Juta

Muslimin Abbas - detikNews
Selasa, 23 Feb 2021 17:48 WIB
Ratusan senpi Illegal berhasil diamankan Direskrium Polda Metro Jaya, Minggu (15/11/2015). Ratusan senpi dan para tersangka itu diamankan oleh pihak berwajib selama operasi dalam kurun waktu 3 bulan. Terlebih dengan maraknya ancaman dan penembakan pelaku kejahatan di Ibukota yang semakn meresahkan masyarakat. Rachman Haryanto/detikcom.
Ilustrasi (Rachman Haryanto/detikcom)

Keenam tersangka penjual senjata api secara ilegal terancam pasal Undang-Undang Darurat dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup.

"Undang-Undang Darurat dengan ancaman hukuman yaitu hukum mati atau penjara seumur hidup atau hukuman penjara setinggi-tingginya 20 tahun. Ini pasal yang kita terapkan kepada tersangka," katanya.

Sebelumnya diberitakan, kasus ini terungkap dari seorang warga yang ditangkap aparat Polres Bintuni karena kedapatan membawa senjata api dan amunisi, Rabu (10/2) lalu. Dari penyelidikan yang dilakukan, diketahui senjata tersebut didapatkan dari oknum polisi.

"Kejadian awalnya di Bintuni, ditangkap oleh Polres Bintuni. Kemudian dari hasil penyelidikan senjata-senjata itu berasal dari Ambon, kemudian Polres Ambon melakukan penyelidikan dan sementara masih ini kita penyelidikan," kata Kombes Roem kemarin.

Polda Maluku tengah mendalami dugaan kedua oknum polisi menjual senjata api ke KKB Papua. Polda Maluku juga tengah mendalami soal jumlah senjata dan sejak kapan oknum polisi tersebut menjual senjata ke Papua. Namun dia mengatakan terhadap oknum yang terlibat akan ditindak tegas.

"Tapi untuk anggota yang terlibat itu sudah pasti kita akan ambil tindakan tegas, tidak akan dilindungi. Karena kalau memang ada tujuan kita melindungi, tidak akan kita mau melakukan penangkapan dan penahanan terhadap mereka. Jadi biar mereka nanti mempertanggungjawabkan perbuatannya baik itu pidana maupun kode etik sesuai dengan ketentuan yang ada di kami," jelas Kabid Humas Polda Maluku Kombes Mohamad Roem Ohoirat, kepada wartawan, Senin (22/2).

Halaman

(nvl/jbr)