PDIP mengkritik data 'banjir Jakarta dalam angka' Pemprov DKI. PDIP menilai ada ketidakjujuran lantaran tidak semua data kejadian banjir dipaparkan.
"Aneh juga artinya kenapa nggak dipaparkan semuanya. Padahal ya kita tahu dan sama-sama lihat bahwa terjadi penurunan yang sangat signifikan pada waktu kepemimpinan sebelumnya, artinya itu kan bisa sebagai pembanding. Kalau dibandingkan dengan yang sekarang ternyata titik banjir tahun yang tak disebutkan itu lebih rendah dari yang ada sekarang. Kalau nggak salah itu kan titik banjir tinggal 40-an," ujar Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP, Pantas Nainggolan, kepada wartawan, Selasa (23/2/2021).
Sebanyak 40-an titik banjir yang dimaksud Pantas adalah titik banjir di sejumlah RW di Jakarta. Dia mengatakan data itu merupakan angka pada 2016.
"(Tahun) 2016 kalau nggak salah hanya tinggal 43, signifikanlah itu penurunan titik. Kalau sekarang kan dia klaim 113 RW. Kalau yang kemarin itu sudah 43," jelas dia.
"Jadi kalau mau dikatakan perbandingan menurun, justru sebenarnya tidak benar kalau dibandingkan puncak prestasi di DKI Jakarta. Itu karena ketidakjujuranlah kita bilang, kenapa tidak jujur membuka semua data. Jadi supaya kita bisa memberikan komparasi yang komprehensif," papar Pantas.
Pantas menilai Pemprov DKI seharusnya tak perlu khawatir membuka data terkait banjir setiap tahun. Sebab, menurutnya, data lengkap itu bisa jadi cara untuk menekan masalah banjir.
"Jadi nggak usah ragu-ragu kalau ternyata yang kemarin lebih bagus ya, berarti harus lebih memicu 'oh berarti masih bisa kita tekan'. Toh prestasi kemarin saja sudah begini, jadi harus ada perlombaan untuk mengejar yang lebih baik. Jadi harus objektif, jangan subjektif, jangan baper, memimpin nggak boleh begitu," katanya.
Pantas mengatakan adanya data hilang tersebut bisa memancing seolah-olah ada rivalitas. Untuk itu, Pantas menyebut seharusnya data dijabarkan secara utuh.
"Gubernur sekarang harus menyampaikan data secara jujur dan berkesinambungan. Dari tahun ke tahun bisa dilihat datanya titik banjir dan kenapa penyebabnya. Artinya pengalaman itu jadi guru terbaik, kalau pepatah bilang keledai tak akan jatuh oleh sandungan yang sama. Data itu pengalaman itu memberikan kita kearifan untuk mengatasi masalah," kata dia.
Pemprov DKI sudah angkat bicara dan menyebut data yang ditampilkan adalah data yang merepresentasikan kejadian banjir besar di Jakarta. Pantas pun tetap menilai ada ketidakjujuaran.
"Apa pun jawabannya faktanya ada ketidakjujuran padahal DKI punya catatan, SKPD punya catatan. Justru hal begini memancing seolah jadi subjektif jadi jangan mengekang diri seolah olah ada rivalitas. Jadi takut seolah dalam bayang-bayang kalau dia ngikutin," katanya.
Sebelumnya, Wagub DKI Ahmad Riza Patria menegaskan pihaknya tidak menyembunyikan data banjir. Riza mengatakan data lengkap mengenai banjir yang pernah terjadi di Jakarta bisa diakses di website Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Dinas Sumber Daya Air (SDA) Pemprov DKI.
Dia menyebut data yang diunggah di media sosial hanya data banjir besar akibat hujan ekstrem.
"Ini kan fakta dan data tidak ada data yang disembunyikan. Semuanya sesuai data dan fakta, tidak mungkin setiap tahun dipaparkan," kata Riza kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Pusat, Jakarta Pusat, Senin (22/2/2021).
Riza memerinci banjir besar yang pernah terjadi di DKI Jakarta, yakni pada 2002, 2007, 2013, 2015, 2020, dan 2021. Data tersebut dihimpun pada 20 Februari pukul 12.00 WIB.
Tonton Video: Kepala BMKG Ungkap Anies Sudah Simulasi Sebelum Jakarta Banjir
