Edhy Prabowo Sindir 'Dirjen Menteri Sebelumnya' soal Uji Tuntas Ekspor Benur

Farih Maulana Sidik - detikNews
Senin, 22 Feb 2021 16:31 WIB
Mantan Menteri KKP Edhy Prabowo
Mantan Menteri KKP Edhy Prabowo tersangka kasus suap terkait ekspor benur usai menjalani pemeriksaan di KPK. (Farih Maulana Sidik/detikcom)
Jakarta -

Muncul kesaksian mengenai tim uji tuntas atau due diligence ekspor benih lobster (benur) bentukan Edhy Prabowo yang disebut tugasnya tidak sesuai aturan. Apa kata Edhy Prabowo selaku mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP)?

Awalnya dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Rabu, 17 Februari lalu, Direktur Jenderal (Dirjen) Perikanan Budi Daya KKP Slamet Soebjakto mengatakan terkadang tim uji tuntas ekspor benur tidak mengikuti aturan petunjuk pelaksanaan teknis (juknis). Hal itu disampaikan Slamet saat menjadi saksi untuk terdakwa Suharjito yang didakwa memberikan suap ke Edhy Prabowo.

"Kadang nggak (sesuai dengan juknis), khususnya pada saat penerbitan setelah melakukan pembudi daya. Mestinya kalau permohonan ada, langsung ke Dirjen Budi Daya dan langsung ditindaklanjuti, hanya karena permohonan di tim due diligence, tim due diligence-lah yang atur kapan cek lapangan dan lain-lain," ujar Slamet dalam kesaksiannya itu.

"Saya tidak tahu kenapa harus dibuat tim 'due diligence', hal itu sudah jadi putusan dan keinginan Pak Menteri," imbuh Slamet.

Menanggapi itu, Edhy Prabowo, yang baru saja menuntaskan pemeriksaan di KPK, memberikan penjelasan. Dia membawa-bawa soal pejabat di KKP yang merupakan 'warisan' dari menteri sebelumnya.

"Keputusan melakukan tim due diligence itu sebenarnya ada dua hal alasan. Harusnya memang kalau kita lihat nomenklaturnya itu biar langsung dirjen-dirjen saja ambil alih tapi kan waktu itu dirjen tangkap dan dirjen budi daya ndak mau karena alasan sibuk dan sebagainya, tapi saya bisa maklum dirjen-dirjen yang berasal dari menteri sebelumnya yang saya gunakan dan tetap saya pakai sehingga saya secara moral bisa memahami konflik emosionalnya," kata Edhy di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (22/2/2021).

Edhy menyebut yang mengusulkan dibentuknya tim due diligence ekspor benur sebenarnya bukan dirinya. Dia hanya ingin program ekspor benur segera jalan sebab peraturan menteri (Permen) telah dibuat dengan proses yang panjang.

"Permen yang kami bikin itu bukan atas dasar keinginan menteri, tapi keinginan masyarakat supaya permasalahan lobster yang selama ini tidak dibolehkan itu, yang selama ini rakyat nangkep malah ditangkep, nangkep lobster nggak boleh menikmati sumber daya alam yang ada di negara kita. Sekarang kita hidupkan, ini kan permintaan dari mereka yang sudah diajukan semua kelompok, pemerintah, DPR, ini saya tindaklanjuti," jelas Edhy.

Dia menyebut Permen itu kemudian tidak lantas dikeluarkan begitu saja sebagai payung hukum ekspor benur. Menurutnya, penyusunan Permen tersebut membutuhkan waktu 6 bulan hingga draft Permen itu dilaporkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Setelah jadi draf, Permen kita juga laporkan ke Presiden melalui Mensesneg dan Menseskab, semua terlibat. Dan kami laporkan juga dengan menko, nggak sendirian," katanya.

"Jadi kalau itu dianggap tumpang tindih, saya ingin menjalankan Permen ini segera jalan. Bukankah itu perintah Presiden extraordinary work, kerja kerja kerja. Ini yang kita lakukan dan saya ingin ini jalan, tim due diligence ini sementara sampe nanti bener-bener jadi. Ini kan barang baru, bukan barang yang sudah ada lama," tambahnya.

Namun Edhy tak menampik jika dalam menjalankan kebijakannya itu ada kesalahan. Namun, kata dia, jika terus terbebani dengan rasa ketakutan salah mengambil langkah, kesempatan itu akan hilang.

"Lobster ini ada peluang besar yang bisa menghidupi masyarakat dan faktanya pertumbuhan ekonomi di sektor perikanan malah positif di saat COVID ada," katanya.

Dalam kasus ini, total ada tujuh tersangka yang ditetapkan KPK, termasuk Edhy Prabowo. Enam orang lainnya adalah Safri sebagai mantan staf khusus Edhy Prabowo, Andreau Pribadi Misanta sebagai mantan staf khusus Edhy Prabowo, Siswadi sebagai pengurus PT Aero Citra Kargo (PT ACK), Ainul Faqih sebagai staf istri Edhy Prabowo, Amiril Mukminin sebagai sekretaris pribadi Edhy Prabowo, serta seorang bernama Suharjito sebagai Direktur PT DPP.

Dari keseluruhan nama itu, hanya Suharjito yang ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap, sisanya disebut KPK sebagai penerima suap.

Secara singkat, PT DPP merupakan calon eksportir benur yang diduga memberikan uang kepada Edhy Prabowo melalui sejumlah pihak, termasuk dua stafsusnya. Dalam urusan ekspor benur ini, Edhy Prabowo diduga mengatur agar semua eksportir melewati PT ACK sebagai forwarder dengan biaya angkut Rp 1.800 per ekor.

KPK menduga suap untuk Edhy Prabowo ditampung dalam rekening anak buahnya. Salah satu penggunaan uang suap yang diungkap KPK adalah ketika Edhy Prabowo berbelanja barang mewah di Amerika Serikat (AS), seperti jam tangan Rolex, tas LV, dan baju Old Navy.

Simak video 'KPK Sita Vila dan Tanah Milik Edhy Prabowo di Sukabumi':

[Gambas:Video 20detik]



(fas/dhn)