Pemerintah Bentuk Tim Pengkaji UU ITE, Libatkan 3 Kementerian

Tim detikcom - detikNews
Senin, 22 Feb 2021 13:09 WIB
Mahfud Pimpin Rapat TGPF Penambakan di Papua
Mahfud saat memimpin rapat TGPF penembakan di Papua. (Dok. Kemko Polhukam)
Jakarta -

Pemerintah membentuk tim pengkaji Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Tim ini melibatkan 3 kementerian.

"Hari ini saya menyampaikan bahwa 3 kementerian, tentunya melibatkan kementerian dan lembaga pendukung, hari ini secara resmi mengumumkan follow up arahan Presiden kepada Kapolri dan kepada lembaga-lembaga perumus dan penegak hukum pada tanggal 15 hari lalu, pada hari Rabu yang lalu dalam Rapimnas TNI-Polri, di mana Presiden mengarahkan untuk dilakukan kajian-kajian terhadap UU ITE," kata Mahfud kepada wartawan di Kemenko Polhukam, Senin (22/2/2021).

Kajian utamanya akan dilakukan di sejumlah pasal yang dinilai sebagai pasal karet. Tiga kementerian itu adalah Kemenko Polhukam, Kemenkominfo, dan Kemenkum HAM.

Tim tersebut, kata Mahfud, diberi waktu 2-3 bulan untuk kemudian menyampaikan laporan. Selama tim bekerja, penegak hukum diminta benar-benar menjalankan UU ITE dengan cermat dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Menkominfo Johnny G Plate menjelaskan, tim ini akan dipimpin pejabat Kemenko Polhukam dibantu 2 subtim yang dipimpin masing-masing oleh pejabat Kemenkominfo dan Kemenkum HAM.

"Ketua Sub-Tim 1 Henri Subiakto. Ketua Sub-Tim 2 dari Kemenkum HAM Prof Widodo," ujar Johnny.

Johnny mengatakan tim Kominfo akan membuat petunjuk pelaksanaan UU ITE, utamanya di pasal 27, 28, dan 29. Dia menegaskan petunjuk pelaksanaan ini bukan norma hukum baru.

Simak video 'Pemerintah Bentuk 2 Tim untuk Revisi UU ITE':

[Gambas:Video 20detik]

(tor/bar)