.webp)
Secara geografis Jakarta mirip Surabaya sebagai daerah rendah, dekat dengan laut, dan menerima limpahan air dari daerah di sekitar yang lebih tinggi. Namun program pengendalian banjir di Surabaya berjalan dengan baik, sebab Pemkot mengoptimalkan betul kapasitas sungainya.
"Jalan-jalan utama (protokol) di bawahnya itu sungai sehingga tidak kelihatan. Selain itu kalau kita lihat drainasenya rapih betul," kata Ketua Pansus Banjir DPRD DKI, Februari - Desember 2020, Zita Anjani dalam program Blak-blakan detik.com.
Drainase di Surabaya, lanjut politisi muda dari PAN itu, punya fungsi yang berbeda-beda. Ada yang khusus saluran limbah rumah tangga, sungai ke laut, dan lainnya. Pembenahan infrastruktur banjir yang dilakukan Surabaya dilakukan sejak 10 tahun lalu atau sejak Tri Rismaharini menjabat sebagai Walikota Surabaya selama dua periode. "Banjir di Surabaya sangat sedikit dan cepat surutnya," kata Zita Anjani yang sehari-hari menjawab Wakil Ketua DPRD DKI.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Anggota Pansus Banjir melakukan studi banding ke Surabaya pada 22 Oktober 2020. Saat audiensi dengan Walikota Tri Rismaharini saat ini diketahui, anggaran penanganan banjir di Surabaya hanya Rp 460 miliar. Dana sebesar itu sudah termasuk untuk perawatan rutin agar lumpur tidak banyak mengendap di sungai dan drainase.
Selain itu juga terungkap bahwa untuk merelokasi warga yang terkena program pelebaran sungai aparat melakukan komunikasi persuasif. "Warga juga mendapatkan ganti untung yang memadai," kata Zita Anjani seraya menambahkan Semarang sebagai kota yang layak dicontoh.
Dia mengungkapkan hal ini karena sejak tiga tahun terakhir Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memilih program naturalisasi ketimbang normalisasi yang sudah dilakukan para gubernur sebelumnya. Normalisasi mensyaratkan pelebaran sungai sehingga harus merelokasi warga yang tinggai di bantaran.
Tonton video 'Blak-blakan Ketua Pansus Banjir 'Tembak' Kebijakan Anies':
