.webp)
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mempublikasikan data banjir yang pernah melanda Ibu Kota dalam 19 tahun belakangan. Namun, nada sumbang terlontar dari partai berlambang banteng moncong putih, yang tak lain adalah PDIP.
Banjir Jakarta dalam angka itu terhitung mulai 2002. Data tersebut dipublikasikan Pemprov DKI Jakarta melalui platform media sosial termasuk Instagram seperti dilihat pada Minggu (21/2/2021).
Data banjir DKI yang ditampilkan, yakni 2002, 2007, 2013, 2015, 2020, dan 2021. Pada 2017 lalu Jakarta juga sempat dilanda banjir. Tapi datanya tidak dimasukkan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berdasarkan data itu, jumlah RW di DKI yang dilanda banjir paling banyak terjadi pada 2007. Pada tahun tersebut, tepatnya pada 2 Februari, sebanyak 955 RW terendam banjir. Luas area yang kebanjiran kala itu adalah 455 km persegi.
Banjir pada 2 Februari 2002 itu surut dalam 10 hari. Sebanyak 48 orang meninggal dunia.
Lebih lanjut, banjir dengan jumlah RW paling banyak terendam kedua terjadi pada 11 Februari 2015. Waktu itu, sebanyak 702 RW terkena dampak banjir dengan area yang tergenang seluas 281 km persegi.
Banjir pada 11 Februari 2015 itu surut dalam 7 hari. Jumlah korban jiwanya tidak sebanyak saat 2 Februari 2002. Akibat banjir di DKI 11 Februari itu ada 5 orang yang meninggal dunia.
Banjir Jakarta dalam angka ini dipublikasikan pada Sabtu (20/1). Merujuk pada data tersebut, banjir Jakarta pada 20 Februari merendam 113 RW. Luas area yang tergenang, yakni 4 km persegi.
Berikut ini banjir Jakarta dalam angka yang dipublikasikan Pemprov DKI:
 Foto: Data banjir Jakarta dalam angka (Screenshot IG Pemprov DKI) |
Simak juga video 'Gubernur Anies Jelaskan Fenomena Banjir di Jakarta':
PDIP menyoroti data banjir Jakarta ini. Baca di halaman berikutnya.
Partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu mempertanyakan motif Pemprov DKI mengunggah data banjir Jakarta dalam angka. PDIP meminta data yang dimunculkan tidak sepotong-sepotong.
"Ini kan soal motif Pemprov meng-upload data banjir dari tahun ke tahun untuk apa? Informasi ke masyarakat atau yang lain?" kata Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono kepada wartawan, Minggu (21/2).
"Kalau motifnya informasi publik, sudah seharusnya disampaikan secara lengkap, jangan sepotong-sepotong," sebutnya.
Pemprov DKI dinilai bisa menggunakan data banjir sebelumnya sebagai rujukan untuk penanganan banjir tahun ini. Pemprov diminta maksimal dalam melakukan penanganan banjir.
"Seharusnya peristiwa banjir sebelumnya dijadikan momentum untuk melakukan perbaikan, sehingga Pemprov tidak sibuk mencari alasan pembenaran atas banjir yang terjadi saat ini, sehingga energi yang dimiliki oleh Pemprov digunakan semaksimal mungkin untuk melakukan perbaikan infrastruktur, pengentasan banjir," papar Gembong.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sendiri menyebut jajarannya sudah bersiaga menghadapi banjir sejak tahun 2020. Jajaran Pemprov DKI diklaim Anies langsung bergerak ketika hujan deras mengguyur Ibu Kota.
"Kami sudah bersiaga selama persiapan tahun-tahun kemarin. Indikasinya apa? Indikasinya kecepatan bergerak. Seluruh jajaran langsung bergerak ketika terjadi hujan yang amat keras," kata Anies Baswedan saat meninjau Pintu Air Manggarai di Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (21/2).
