Anggota DPR Minta Pemerintah Tak Anggap Remeh Survei 41% Warga Tolak Divaksin

Farih Maulana Sidik - detikNews
Senin, 22 Feb 2021 05:15 WIB
Ketua DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay (Rahel/detikcom)
Foto: Ketua DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay (Rahel/detikcom)
Jakarta -

Indikator Politik Indonesia menemukan sebanyak 41% warga tidak atau kurang bersedia divaksinasi COVID-19 dalam surveinya. Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah tidak menganggap remeh survei tersebut.

"Jadi menurut saya ini adalah temuan yang serius di mana ternyata ada banyak masyarakat tidak mau divaksin dan itu jumlahnya 41 persen. Karena itu saya kira temuan ini tidak boleh dianggap remeh oleh pemerintah," kata Saleh kepada wartawan, Minggu (21/2/2021).

Dia menyebut temuan dalam survei tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah. Pemerintah, kata dia, harus berupaya melakukan sosialisasi vaksinasi COVID-19 secara serius dan masif kepada masyarakat.

"Berarti yang kemarin-kemarin ini dikampanyekan oleh pemerintah itu belum masuk sepunuhnya, belum dipahami sepenuhnya oleh masyarakat. Makannya mereka tadi takut nggak mau divaksin. Sosialisasi penting sekali agar semua masyarakat ini paham," ucap Saleh.

Menurut Saleh, masyarakat perlu untuk mengikuti vaksinasi COVID-19. Sebab, kata dia, anggaran besar yang telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk menangani pandemi COVID-19 di Tanah Air tidak terbuang cuma-cuma.

"Ini penting sekali loh orang ikut vaksinasi ini. Karena jumlah anggaran untuk vaksinasi itu besar. Terakhir menkes paparan di Komisi IX angkanya mencapai Rp 134 triliun sekian. Jadi angka itu untuk vaksinasi dan seluruh hal yang berkaitan dengan itu luar biasa besarnya. Jadi harus efektif, harus dimanfaatkan semaksimal mungkin, harus betul-betul seusai target yang dicanangkan oleh pemerintah," kata Ketua DPP PAN ini.

Simak juga video '4 Prinsip Terkait Program Vaksin Mandiri Menurut Menkes Budi':

[Gambas:Video 20detik]



Simak selengkapnya di halaman berikutnya:

Selanjutnya
Halaman
1 2