Alasan Ganjar Tak Terapkan Sanksi Bagi Warga Penolak Vaksin di Jateng

Tim Detikcom - detikNews
Minggu, 21 Feb 2021 19:28 WIB
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Selasa (29/12/2020).
Foto: Angling Adhitya Purbaya/detikcom
Jakarta -

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo belum mau menerapkan sanksi pada warga yang menolak vaksin Corona. Hal itu karena menurutnya ketersediaan vaksin corona saat ini masih belum cukup.

"Kan sudah disiapin mau dihukum denda Rp 5 juta lah, nanti apa nama tidak dapat... Jawa Tengah gimana tidak ada, tidak usah dihukum. Vaksinnya saja belum ada mau dihukum, kecuali 1 bulan ini vaksin se-Indonesia mesti selesai kalau ada yang nggak mau boleh lah kita hukum, tapi kan vaksinnya masih dicicil kita musti sabar," kata Ganjar, dalam diskusi yang disiarkan di YouTube Indikator Politik Indonesia, Minggu (21/2/2021).

Bagi warga yang menolak vaksin akan diutamakan untuk dilakukan edukasi. Warga yang menolak vaksin akan dikumpulkan hingga akhir.

Sementara itu, berkaca dari survei Indikator terkait warga yang menolak vaksin, Ganjar mengaku akan mengumpulkan tokoh agama, tokoh etnis, tokoh politik dan lainnya. Hal itu untuk menyosialisasikan efektivitas vaksinasi.

"Nah selama sekian bulan ini dengan data Mas Burhan tadi kira-kira yang gak setuju siapa sih kelompok etnis, kelompok agama, kelompok Umur," ujarnya.

"Saya sepakat dengan Mas Burhan politik maka tokoh politik yang di kamar sebelah memang mesti ditampilkan secara bersama-sama agar kemudian mereka juga menjadi representasi ya dari kelompok yang secara politik ada potensi untuk tidak setuju, saya setuju banget ini sehingga ini bisa berjalan dengan baik," ujarnya.

Sebelumnya, Satgas Penanganan COVID-19 menyampaikan terkait penerapan sanksi denda bagi warga yang menolak vaksinasi. Satgas Penanganan COVID-19 menyebut pengenaan sanksi denda merupakan opsi terakhir setelah upaya persuasif.

"Perlu diingat bahwa peraturan ini adalah opsi terakhir, jika langkah persuasif tidak efektif, dan menghambat secara signifikan rencana operasional vaksinasi yang mengancam pembentukan kekebalan komunitas," kata Jubir Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito, dalam konferensi pers yang disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (18/2/2021).

Wiku mengatakan berdasarkan Pasal 13 A ayat 5 Perpres nomor 14 tahun 2021 pengenaan sanksi administratif akan ditetapkan dan dilakukan oleh kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, dan atau badan sesuai dengan kewenangannya. Namun penerapan sanksi merupakan opsi terakhir jika persuasif tidak diindahkan, ia meminta agar masyarakat mendukung program vaksinasi.

"Ingat bahwa setiap detik, menit dan waktu yang ada sangat strategis dalam pengendalian COVID-19 dan mampu menyelamatkan jiwa manusia di Indonesia. Maka dari itu kami melihat bahwa masyarakat sementara ini masih patut dan mendukung program vaksinasi sehingga denda atau sanksi administratif pada saat ini belum perlu dilakukan," imbuhnya.

Simak video '4 Prinsip Terkait Program Vaksin Mandiri Menurut Menkes Budi':

[Gambas:Video 20detik]



(yld/knv)