Fadli Zon Setuju UU ITE Direvisi: Delik Ujaran Kebencian Pasal Karet

Rahel Narda Chaterine - detikNews
Jumat, 19 Feb 2021 13:40 WIB
Fadli Zon (Tsarina/detikcom)
Fadli Zon (Foto: dok. detikcom)
Jakarta -

Anggota Komisi I DPR RI Fadli Zon menyambut positif wacana revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Fadli menilai masih ada sejumlah pasal dalam UU ITE yang bermasalah.

"Setidaknya ada beberapa argumen kenapa UU ini perlu direvisi kembali. Bahkan mungkin kalau mau cepat melalui perppu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, sehingga tidak perlu melalui sebuah proses yang sangat panjang di DPR, dan ini bisa dilakukan oleh pemerintah dan nanti kemudian dibahas oleh DPR," kata Fadli dalam siarannya seperti dikutip dalam YouTube Fadli Zon Official, Jumat (19/2/2021).

Adapun pasal-pasal yang menurut Fadli bermasalah di antaranya Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 36, Pasal 40, hingga Pasal 45. Politikus Gerindra itu juga menilai UU ITE justru lebih banyak digunakan di kasus ujaran kebencian daripada kasus transaksi elektronik.

"Padahal UU ITE ini bersifat mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum," kata Fadli.

Lebih lanjut Fadli menilai ujaran kebencian tidak memiliki definisi pasti. Itu membuat delik ujaran kebencian menjadi pasal karet.

"Ujaran kebencian atau hate speech adalah konsep yang tidak memiliki definisi yang jelas serta pasti karena sesuai interpretasi, sehingga orang kemudian cenderung menafsirkan konsep ini sesuka hati, sehingga delik ujaran kebencian seolah menjadi pasal karet," ucapnya.

"Sering kali kita juga rancu dengan pencemaran nama baik, penghinaan, dan delik-delik lain. Padahal antara ujaran kebencian, pencemaran nama baik, maupun penghinaan tidak bisa dicampuradukkan dalam 1 dimensi," imbuhnya.

Fadli juga menyoroti suasana demokrasi di Indonesia saat ini. Ia menyebut demokrasi di Tanah Air sudah semakin menurun dari 2019.

"Catatan mengenai rencana revisi ini merupakan suatu hal yang sangat bagus dan perlu dilakukan dengan segera, karena apa? Karena demokrasi kita sekarang sudah semakin jeblok. Demokrasi kita turun 17 peringkat dari tahun 2019 yang berada di ranking 85 sekarang kita menjadi ranking 102, 17 peringkat kita turun dari 160 atau 180 negara yang disurvei," ujarnya.

Fadli Zon juga menyinggung soal buzzer. Baca di halaman berikutnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2