.webp)
Kasus kerumunan barongsai di Pantjoran Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara, terus diusut. Pemprov DKI Jakarta memastikan akan memberi sanksi bagi pejabat DKI yang terlibat kasus kerumunan ini.
"Terkait kerumunan yang terjadi kemarin saat Imlek, ini masih diproses, nanti kita lihat hasilnya bagaimana. Tentu, bila ditemukan ada pelanggaran, maka ada sanksi yang akan diberikan," kata Wagub Ahmad Riza Patria (Ariza) di Balai Kota DKI Jakarta, Jl. Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (18/2/2021).
Riza menegaskan sanksi pasti dijatuhkan kepada seluruh pihak, tak terkecuali pejabat DKI Jakarta. Nantinya pemberian sanksi akan disesuaikan dengan tingkat kesalahan yang diperbuat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ya yang terlibat, siapa pun yang terlibat di sana akan dilihat sejauh mana keterlibatannya. Tentu sanksi disesuaikan dengan kesalahan yang ada," tegasnya.
Seperti diketahui, panggung barongsai yang digelar di Pantjoran PIK, Pantai Maju, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, disegel. Langkah penyegelan diambil usai tempat tersebut menimbulkan kerumunan pada perayaan Imlek 14 Februari lalu.
Dari video yang diterima detikcom, panggung barongsai tersebut memang terlihat menimbulkan kerumunan massa. Masyarakat dari orang tua hingga anak-anak terlihat memadai tempat tersebut melihat pertunjukan barongsai.
Meski mayoritas pengunjung tampak menggunakan masker, anjuran untuk menjaga jarak di tempat tersebut abai dilakukan. Polisi berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 membubarkan dan menyegel panggung atraksi barongsai tersebut.
Kerumunan ini berujung penetapan tersangka terhadap BJ selaku Pantjoran PIK. Tersangka dijerat dengan Pasal 93 jo 9 UU 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara atau denda Rp 100 juta.
(zak/zak)
