Aliansi Rakyat untuk Demokrasi Yogyakarta (ARDY) melaporkan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X ke Komnas HAM. Pelaporan itu terkait dengan Peraturan Gubernur (Pergub) yang berisi pembatasan unjuk rasa di kawasan Malioboro.
"Aliansi yang beranggotakan 78 lembaga non-pemerintah dan individu pro-demokrasi tersebut melaporkan Sultan dengan cara mengirimkan surat bermeterai melalui Kantor Pos Besar Yogyakarta ke alamat kantor Komnas HAM di Jakarta," tulis ARDY dalam keterangan pers yang dimuat di website LBH Yogyakarta seperti dikutip, Kamis (18/2/2021).
ARDY menerangkan pembatasan unjuk rasa itu tertuang dalam Pergub Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengendalian Pelaksanaan Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka. Menurut ARDY isi pergub tersebut melanggar hak asasi untuk menyampaikan pendapat di muka umum.
"Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengendalian Pelaksanaan Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka berpotensi melanggar hak asasi manusia, terutama hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum," ungkapnya.
ARDY menjelaskan, ada 4 hal yang dinilai melanggar HAM dalam pergub tersebut. Pertama, tentang pembatasan kawasan penyampaian pendapat di muka umum berkedok pariwisata. Kedua, mengenai pembatasan waktu penyampaian pendapat di muka umum.
"Pasal 6 Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengendalian Pelaksanaan Pendapat di Muka Umum Pada Ruang Terbuka menyebutkan penyampaian pendapat di muka umum berlangsung di ruang terbuka untuk umum dilaksanakan dalam kurun waktu pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB," lanjutnya.
ARDY mengatakan pergub tersebut juga memuat pembatasan penggunaan pengeras suara. Para pendemo harus menerapkan batas maksimal tingkat kebisingan penggunaan pengeras suara sebesar 60 dB.
"Tentang pembatasan penggunaan pengeras suara. Pasal 6 mewajibkan setiap orang menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Pasal ini mengharuskan setiap orang mematuhi batas maksimal baku tingkat kebisingan penggunaan pengeras suara sebesar 60 dB (enam puluh desibel)," lanjutnya.
Terakhir, kata ARDY, ada pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk turut serta ikut dalam urusan sipil. ARDY menyebut dalam pergub tersebut tertuang bahwa TNI akan ikut sebelum, sesaat sampai setelah pelaksanaan demo itu berakhir.
"Keempat tentang pelibatan Tentara Nasional Indonesia dalam urusan sipil. Pergub itu mendorong tentara keluar dari barak untuk terlibat dalam urusan sipil. Dalam pergub tersebut, TNI ikut serta dalam wilayah koordinasi sebelum, saat, dan setelah pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum (pasal 10)," tuturnya.
