Round-Up

Kontroversi Wamenkum HAM Nilai Edhy-Juliari Layak Dituntut Mati

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 18 Feb 2021 06:42 WIB
Edward Omar Sharif
Edward Omar Sharif (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkum HAM) Edward Omar Sharif Hiariej membuat kontroversi dengan pernyataan soal hukuman mati bagi koruptor di masa pandemi. Termasuk kepada dua mantan menteri terjerat kasus korupsi saat pandemi virus Corona (COVID-19).

"Kedua kasus korupsi yang terjadi pada era pandemi, seperti misalnya kita ketahui bersama misalnya bahwa dua mantan menteri terkena OTT KPK pada akhir tahun 2020. Yang satu pada bulan akhir November, yang satu pada 4 Desember. Bagi saya kedua mantan menteri ini melakukan perbuatan korupsi yang kemudian kena OTT KPK, bagi saya mereka layak dituntut dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang tentang Pemberantasan Korupsi, yang mana pemberatannya sampai pidana mati," kata Omar saat diskusi online yang digelar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dengan tema 'Telaah Kritis terhadap Arah Pembentukan dan Penegakan Hukum di Masa Pandemi', Selasa (16/2/2021).

Diketahui, dua menteri yang terjerat kasus korupsi saat pendemi adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo serta Menteri Sosial Juliari Batubara.

Omar menjelaskan alasan dua mantan menteri itu layak diancam tuntutan hukuman mati. Pertama, kejahatan keduanya dilakukan di saat pandemi; dan kedua, korupsi tersebut dilakukan dalam jabatan sebagai menteri.

"Karena menurut hemat saya ada paling tidak ada dua alasan pemberatan bagi kedua orang ini, pertama mereka melakukan kejahatan itu dalam keadaan darurat dalam konteks ini adalah COVID-19, dan kedua melakukan kejahatan itu dalam jabatan. Jadi dua hal yang memberatkan itu sudah lebih dari cukup untuk diancam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tipikor," tuturnya.

Pengacara eks Mensos Juliari Peter Batubara, Maqdir Ismail, angkat bicara terkait penilaian Edward Omar Sharif Hiariej yang mengatakan Juliari Batubara layak dituntut hukuman mati. Maqdir menyebut pernyataan tersebut berlebihan.

"Menurut hemat saya, pernyataan itu berlebihan. Pernyataan ini dapat dikatakan sebagai bentuk dari sikap yang biasa disebut sebagai overcriminalization," kata Maqdir kepada wartawan, Rabu (17/2/2021).

Maqdir menilai, dalam kasus korupsi bantuan sosial (bansos) Corona, tak ada keadaan yang dapat menghukum atau menuntut Juliari dengan hukuman mati. Dia meminta sebaiknya Wamenkum HAM tak mengumbar pernyataan tersebut karena akan menjadi beban bagi penegak hukum.

"Tidak ada keadaan yang dapat digunakan untuk menghukum atau menuntut Pak Jualiari Batubara dengan hukuman atau tuntutan hukuman mati," ucap Maqdir.

Lihat juga video 'Studi: Negara-negara Korup Alami Kesulitan Hadapi Krisis Corona':

[Gambas:Video 20detik]



Bagaimana tanggapan dari anggota dewan? Simak di halaman selanjutnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2 3