Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi akan melakukan bedah 1.641 rumah tak layak huni di ibu kota Provinsi Jawa Tengah ini. Saat ini proses bedah rumah tengah berlangsung dengan tiga rumah tengah digarap di daerah Muktiharjo Kidul, Kecamatan Pedurungan.
Untuk mencapai target tersebut, Wali Kota Semarang yang akrab disapa Hendi langsung turun ke wilayah Muktiharjo Kidul untuk melakukan verifikasi sejumlah rumah tidak layak huni yang akan dibedah.
Menurut Hendi percepatan proses rehab rumah tidak layak huni (RTLH) di kawasan Muktiharjo Kidul terus dilakukan, mengingat wilayah tersebut merupakan salah satu yang terdampak oleh adanya hujan ekstrem di Kota Semarang pada tanggal 6 Februari lalu.
"Proses program RTLH sebenarnya cukup panjang, karena harus melalui proses pengajuan, verifikasi lapangan oleh Dinas terkait, pembuatan RAB dan penganggaran. Untuk program RTLH yang dilaksanakan Tahun 2021, proses verifikasi, penyusunan RAB dan lain-lain pada Tahun 2020," terang Hendi dalam keterangan tertulis, Rabu (17/2/2021).
"Tapi yang terkena bencana, puting beliung, pohon tumbang, atau bencana lainnya maka ada pengecualian. Contohnya di Muktiharjo Kidul yang terdampak hujan ekstrem kemarin, sudah kita cek lapangan, hari ini disurvei, minggu depan mulai pengerjaannya. Ada tiga rumah di wilayah Muktiharjo Kidul," tambahnya.
Sementara itu Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman, Ali, mengungkapkan program Rehab RTLH (rumah tidak layak huni) di Kota Semarang akan bersumber pada dua anggaran, yaitu anggaran pembangunan daerah dan anggaran pembangunan pemerintah pusat.
"Untuk tahun 2021 dari anggaran pusat (APBN) 741 unit dari APBD 900 unit," terang Ali.
Lebih lanjut Ali menerangkan, tidak ada pengecualian bagi warga untuk mengajukan RTLH sepanjang syarat terpenuhi. Setelah syarat terpenuhi nanti Pemerintah kota Semarang akan melakukan verifikasi lapangan untuk menentukan rumah tersebut memenuhi persyaratan atau tidak.
Verifikasi dilakukan agar yang mendapatkan bantuan ini memang masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
"Sedangkan untuk persyaratan yang harus dipenuhi warga yang ingin memperoleh program rehab RTLH antara lain surat pengantar atau keterangan tidak mampu dari pihak kelurahan, tanah yang ditempati tidak sengketa dan atas nama sendiri serta dengan melampirkan KK dan KTP," pungkas Ali.
(prf/ega)
