Gerindra Desak Kementerian ATR Batalkan Rencana Sertifikat Tanah Elektronik

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 17 Feb 2021 15:47 WIB
Ketua Fraksi Gerindra Ahmad Muzani didampingi Sekretaris Fraksi Gerindra Fary Djemy Francis membuka Bazar Kuliner, Fashion dan Multi Produk, di Lobby Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (7/9/2018). Bazar yang akan digelar hingga 9 Maret 2018 besok, merupakan rangkaian perayaan HUT Partai Gerindra ke-10.
Ahmad Muzani (Lamhot Aritonang/detikcom)
Jakarta -

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mendesak Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) membatalkan rencana sertifikat tanah elektronik. Muzani menilai sertifikat tanah elektronik bisa berdampak buruk.

"Sebagai sebuah gagasan adalah hal yang menarik, namun perlu dipikirkan kembali dalam penerapannya, karena berpotensi menghadirkan kesemrawutan sosial, mengingat sertifikat tanah merupakan alat bukti dan pengakuan negara terhadap hak atas tanah, khususnya bagi masyarakat," ujar Muzani dalam keterangan tertulis, Rabu (17/2/2021).

Muzani juga menjelaskan alasan Gerindra mendesak pemberlakuan sertifikat tanah elektronik dibatalkan. Salah satunya adalah dasar hukum berupa peraturan menteri (permen) dinilai tidak kuat.

"Selain itu apakah pendataan tanah yang dilakukan Kementerian ATR/BPN sudah lengkap, valid dan terintegrasi? Masih terlalu sering negara (dalam hal ini BPN) 'kalah' dalam perkara sengketa tanah di pengadilan, karena sertifikat yang dikeluarkan BPN dibatalkan," sebut Muzani

Seperti diketahui, Menteri ATR Sofyan Djalil telah menandatangani Permen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik. Muzani menilai ada ketidaksesuaian judul bagian penerbitan sertifikat tanah elektronik atas tanah yang sudah terdaftar termuat dalam bagian kedua.

Menurutnya, 'Bagian Ketiga' tentang penggantian sertifikat seharusnya menjadi sertifikat elektronik untuk tanah yang sudah terdaftar (sesuai dengan bunyi bagian kesatu Pasal 6 ayat b).

"Ada kerawanan posisi pemilik hak dalam proses penggantian sertifikat menjadi sertifikat elektronik. Seharusnya negara (melalui Kementerian ATR/BPN) melalukan validasi dan memastikan bahwa data yang ada pada sertifikat adalah sama dengan data pada buku tanah," papar Muzani.

"Sehingga prosesnya benar-benar hanya alih media. Gambaran masih adanya potensi perbedaan data di sertifikat yang dipegang masyarakat dengan data buku tanah yang ada di Kantor Kementrian ATR/BPN," imbuhnya.

Baca kelanjutannya di halaman berikutnya.

Simak video 'Dino Patti Djalal Blak-blakan Sebut Fredy Mafia Kelas Kolonel':

[Gambas:Video 20detik]



Selanjutnya
Halaman
1 2