"Kita pakai pemberlakuan Perpres. Kalau di DKI pakai Perda, kita pakai Perpres. Sanksinya bansos ditunda, kalau Perpres itu wajib diikuti," kata Jubir Satgas COVID-19 Provinsi Sulut dr Steaven Dandel saat dimintai konfirmasi detikcom, Rabu (17/2/2021).
Perpres yang dimaksud Dandel adalah Perpres Nomor 14 Tahun 2021 tentang pengadaan vaksin serta vaksinasi COVID-19. Menurut Dandel, masyarakat yang sudah ditetapkan sebagai penerima vaksin tetapi tidak ikut vaksinasi COVID-19 akan dikenai sanksi, seperti tertuang dalam Pasal 13A ayat (4) Perpres tersebut.
Dandel mengungkapkan Pemprov Sulut belum memiliki peraturan daerah terkait pemberian vaksin. Namun, kata Dandel, pihaknya menggunakan ketentuan yang diatur di dalam Perpres.
"Sulut tidak punya aturan itu (perda), tapi ada Perpres. Justru itu aturan nasional. Jadi kalau ada sanksi dan denda maka kita pakai itu," ujarnya.
Untuk itu, Dandel menyebut Pemprov Sulut tetap merujuk pada aturan yang ada, termasuk terkait pemberian sanksi dan denda bagi warga yang menolak divaksinasi.
"Kalau seandainya tidak pakai sesuai dengan Perpres, maka dalam pemeriksaan bisa saja kami salah. Karena sudah ada petunjuk Perpres. Kalau seandainya masyarakat tidak mau divaksin namun terima bansos itu kan salah. Karena bisa jadi temuan," bebernya.
Untuk diketahui, saat ini Pemprov Sulut tengah mendata warga yang akan menerima vaksin COVID-19 tahap kedua.
"Lihat pelaksanaannya nanti, karena sementara pendataan. Prinsipnya kita pakai aturan dari Pusat. Vaksinasi gelombang kedua direncanakan pada Maret mendatang. Secara infrastruktur sudah siap," tuturnya. (nvl/nvl)
