LPSK Minta Hakim Majelis Banding Perberat Hukuman Eks Wakil Bupati Buton

Tim Detikcom - detikNews
Selasa, 16 Feb 2021 20:29 WIB
Wakil Ketua LPSK Livia Istania DF Iskandar
Wakil Ketua LPSK Livia Istania DF Iskandar (Foto: dok. Istimewa)
Jakarta - Mantan Wakil Bupati Buton Utara, Sulawesi Utara, Ramadio, divonis 6 tahun 3 bulan penjara terkait kasus pencabulan anak. LPSK meminta majelis hakim banding memperberat hukuman tersebut karena menilai putusan dari Pengadilan tingkat pertama lebih rendah daripada tuntutan jaksa.

"Kami berharap hakim pada tingkat banding menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Mengingat putusan tersebut tidak mencapai dua pertiga dari tuntutan JPU. Tentu saja dengan memperhatikan prinsip keadilan dan konsep kesamaan di mata hukum (equality before the law)," kata Wakil Ketua LPSK Livia Istania DF Iskandar, dalam keterangannya, Selasa (16/2/2021).

Diketahui, mantan Wakil Bupati Buton Utara Ramadio dijatuhi vonis 6 tahun 3 bulan penjara, serta pidana tambahan berupa denda 1 miliar rupiah subsider 2 bulan kurungan penjara. Namun LPSK menilai putusan itu jauh lebih ringan daripada tuntutan jaksa, yaitu 13 tahun penjara.

LPSK menilai masih ada peluang agar vonis tersebut diperberat karena JPU menyatakan banding. Lebih lanjut Livia mengatakan korban kasus tersebut berada dalam perlindungan LPSK.

Beberapa bentuk perlindungan yang diberikan di antaranya pemenuhan hak prosedural (terkait dengan pendampingan proses hukum dan informasi perkembangan proses perkaranya), perlindungan fisik, serta mendapatkan juga bantuan rehabilitasi psikososial untuk pendidikan. Dalam hal memberikan perlindungan dan mengawal prosesnya, LPSK telah berkoordinasi dan bekerja sama dengan KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) dan KPPPA (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak).

"Kami mengharapkan dukungan semua pemangku kepentingan untuk memastikan perlindungan terhadap korban," ujarnya.

LPSK berharap pemerintah pusat dan daerah mendukung penuntasan perkara kekerasan seksual. Sebab, kasus kekerasan seksual dinilai terhambat apabila melibatkan kasus pejabat negara.

"Sering kali upaya penuntasan kekerasan seksual terhambat karena sulitnya proses hukum terhadap pejabat negara. Kami berharap imbauan Presiden Joko Widodo dalam menangani darurat kekerasan seksual terhadap anak, tidak diabaikan oleh seluruh jajarannya," ungkapnya.

Kemudian, LPSK berharap masyarakat berperan dalam pengungkapan perkara, maupun memberikan perlindungan terhadap korban. Khusus dalam perkara ini, Lambu Ina, sebuah Lembaga krisis untuk perempuan dan anak di Muna, yang juga adalah anggota dari Forum Pengada Layanan (FPL) sangat berperan dalam mengungkap, serta mendampingi korban.

Sebelumnya, Wakil Bupati Buton Utara, Sulawesi Tenggara (Sultra), nonaktif, Ramadio, ditetapkan sebagai tersangka pencabulan anak. Selain wakil bupati, polisi menetapkan seorang muncikari.

"Kita adakan gelar dan menentukan oknum pejabat tersebut menjadi tersangka. SPDP dikirim tanggal 17 Desember 2019 ke jaksa penuntut umum," ujar Kapolres Muna AKBP Debby Asri Nugroho saat dimintai konfirmasi, Senin (23/12/2019).

Pencabulan terhadap anak berusia 14 tahun ini terjadi dua kali pada Juni 2019. Korban, menurut AKBP Debby, mengadu ke orang tua hingga akhirnya melaporkan kasus ini ke Polsek Bonegunu pada 26 September 2019.

Dari penyidikan diketahui ada muncikari berinisial L alias T yang menjual korban ke tersangka Wabup Buton Utara.

"Dari saksi korban (dijelaskan) dikasih pengguna Rp 2 juta lalu diambil muncikari Rp 1 juta. Yang kedua, korban diberi Rp 500 ribu, diambil muncikari Rp 200 ribu," sambung AKBP Debby. (yld/tor)