PKB bicara soal wacana revisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang dilontarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut PKB, lebih baik ada RUU baru yang diajukan untuk mengatur etika informasi demi menertibkan buzzer.
Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, awalanya menjelaskan awalnya tak ada masalah terkait UU ITE. Masalah, katanya, mulai timbul ketika pasal soal pencemaran nama baik hingga tindakan tidak menyenangkan mulai masuk.
"Nah itu tidak ada masalah awalnya, tetapi hari hari ini publik menggunakan UU ITE untuk saling lapor tindakan tidak menyenangkan, pencemaran nama baik. Nah ini kemudian pasal ini menjadi pasal multitafsir dan cenderung bisa dipakai untuk tendensi tertentu," kata Jazilul, Selasa (16/2/2021).
Anggota Komisi III ini mengatakan pasal-pasal yang dianggap bermasalah bisa saja direvisi. Namun, dia menilai lebih baik ada RUU baru yang diajukan untuk mengatur etika informasi demi menertibkan buzzer hingga memberantas hoax.
"Makanya kalau menurut saya kalau ini direvisi boleh tetapi akan lebih baik jika diajukan rancangan UU baru terkait dengan etika informasi. Sehingga liarnya informasi baik melalui akun palsu, buzzer yang tidak bertanggung jawab, berita-berita palsu itu kemudian bisa ditertibkan. Tapi apakah itu menggunakan pasal pencemaran nama baik atau apa ini yang kemudian perlu, jadi menurut saya tidak cukup dengan merevisi UU ITE, perlu dipikirkan satu rancangan UU baru terkait informasi begitu," jelasnya.
Tonton Video: Minta Kapolri Buat Pedoman UU ITE, Jokowi: Biar Pasalnya Jelas
