Hensat vs Budiman Sudjatmiko Debat soal BRIN dan Silicon Valley Indonesia

Tim detikcom - detikNews
Selasa, 16 Feb 2021 18:23 WIB
Para pembicara memaparkan pandangannya terkait gaya dan visi kepemimpinan Presiden Jokowi dalam diskusi Siapa Bisa Baca Jokowi  di Jakarta, Kamis (20/6/2019). Hadir dalam diskusi tersebut (kiri-kanan) politisi Partai Demokrat Nova Riyanti Yusuf, pengamat politik Hendri Satrio, anggota DPR Budiman Sudjatmiko, dan moderator Maria Gerardo.
Foto ilustrasi diambil sebelum pandemi COVID-19: Hendri Satrio dan Budiman Sudjatmiko (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Pakar politik Hendri Satrio (Hensat) terlibat debat dengan politikus PDIP Budiman Sudjatmiko. Mereka berdua membahas soal Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta 'Silicon Valley Indonesia' yang menjadi ide Budiman.

Sebagaimana diketahui, Hensat adalah pakar politik dari Universitas Paramadina serta pendiri lembaga survei KedaiKOPI. Budiman Sudjatmiko, selain politikus PDIP, dia juga merupakan Ketua Umum Inovator 4.0 Indonesia. Mereka berdua berdebat di Twitter, masing-masing lewat akun @satriohendri dan @budimandjatmiko, pada Selasa (16/2/2021).

Hensat menilai kegiatan riset ilmiah masih terganjal kepentingan politik. Hensat mendasarkan pendapatnya pada berita yang dia baca, struktur Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) masih belum disahkan sampai saat ini lantaran terganjal kepentingan menteri dari partai yang juga menaungi Budiman.

"Mas @budimandjatmiko sebelum diskusi lebih jauh tentang silicon valley-nya Indonesia, apa pendapat mas mengenai liputan Majalah @temponewsroom yang kupas macetnya Pengesahan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Kemenkumham. Terganjal kepentingan politik kata Tempo #Hensat," cuit Hensat.

Budiman menjawab dengan rujukan informasi dari rekan separtainya yang menjadi Ketua Panitia Khusus RUU Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (RUU Sisnas) DPR, yakni Daryatmo Mardiyanto. PDIP hanya memberi masukan untuk struktur BRIN.

"Pak Daryatmo selaku ketua pansus UU-nya sdh menjelaskan bahwa masukan2 dr @PDI_Perjuangan itu sama statusnya dgn masukan dr partai2 lain. Sbg produk politik itu biasa saja. Memang perlu semacam dewan pengawas yg melibatkan SEMUA stakehokders masyarakat," cuit Budiman membalas cuitan Hensat.