Pendiri Survei KedaiKOPI Minta Hukum Tak Tumpul ke Buzzer

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 10 Feb 2021 11:20 WIB
Hendri Satrio
Pendiri lembaga survei KedaiKOPI Hendri Satrio (Foto: Istimewa)
Jakarta -

Kesiapan pemerintah menerima kritik dan saran dari berbagai pihak mendapat apresiasi. Ada 2 hal yang dinilai harus dilakukan oleh pemerintah, salah satunya dengan memastikan penegakan hukum tidak tumpul kepada para buzzer.

"Kalau menurut saya begini. Apa yang disampaikan pemerintah itu bagus. Tapi harus bisa melakukan beberapa implementasi taktis juga. Misalnya yang pertama, ambil hak inisiatif pemerintah untuk merevisi UU ITE (UU Informasi dan Transaksi Elektronik). Itu yang pertama," kata pendiri lembaga survei KedaiKOPI, Hendri Satrio, kepada wartawan, Rabu (10/2/2021).

"Terus kemudian yang kedua, melakukan apa yang diminta oleh Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo) pada sidang tahunan MPR Agustus lalu, yaitu hukum yang tidak tebang pilih. Jadi artinya, kalau ada buzzer melakukan doxing, serangan-serangan kepada pribadi, kalau memang harus dihukum ya dihukum," imbuhnya.

Hendri menyoroti perihal UU ITE yang kerap disebut sebagai pasal karet. Dia menegaskan jangan ketika ada kritik yang keras kepada pemerintah lalu dinilai hate speech.

"Ya itu tadi menurut saya sih, UU ITE ini kan dijadikan pasal karet ya. Seperti apa pun terus kemudian dianggap hate speech, menjelekkan pemerintah. Itu yang menurut saya sih sebaiknya tidak perlu terus dilakukan. Jadi itu dari sisi UU ITE," sebut Hendri.

"Makanya yang saya katakan tadi, bagaimana penegakan hukum yang tidak tebang pilih itu perlu dilakukan, sehingga jangan melulu apapun dilaporin. Kaitannya dengan UU ITE juga," sambung dia.

Terkait hukum yang tidak boleh tumpul kepada buzzer, Hendri menilai sebagai momentum Kapolri baru, Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Momentum Jenderal Sigit menjalankan instruksi Presiden Jokowi bahwa hukum tidak boleh tebang pilih.

"Nah ini makanya satu lagi yang penting juga. Ini menjadi momentum bagi Kapolri yang baru juga untuk menjalankan instruksi Presiden dan ikut mengawal apa yang disampaikan oleh Presiden bahwa negara butuh kritikan-kritikan juga. Jadi jangan melulu kemudian dianggap hate speech, melanggar ITE," terangnya.

Tonton video 'Soal 'Panas' Buzzer di Medsos, Pengamat : Ngeri Kalau Dibiarkan Tanpa Hukum':

[Gambas:Video 20detik]



Simak pernyataan pemerintah siap menerima kritik dan saran di halaman berikutnya.