.webp)
Satgas Penanganan COVID-19 mengakui adanya penurunan jumlah pemeriksaan (testing) COVID-19 dalam beberapa hari terakhir. Satgas menyebut faktor utama penurunan jumlah testing Corona dalam beberapa hari terakhir adalah tidak beroperasinya laboratorium swasta.
"Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan penurunan jumlah kumulatif testing COVID-19, terutama dalam 3 sampai 4 hari terakhir ini. Salah satu penyebab utamanya adalah libur panjang, sehingga banyak laboratorium swasta yang tidak beroperasi," kata jubir pemerintah untuk penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito, dalam konferensi pers yang ditayangkan di YouTube Setpres, Selasa (16/2/2021).
Pemerintah RI juga telah mengantisipasi penurunan jumlah testing COVID-19 dalam beberapa hari terakhir ini. Salah satu upaya antisipasinya, yakni dengan menggencarkan pemeriksaan swab antigen.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Untuk menyikapi ini, pemerintah melalui Kemenkes dan Satgas menggencarkan metode screening swab test antigen secara nasional di 514 kabupaten/kota, serta lebih dari 10 ribu puskesmas," sebut wiku.
Satgas COVID-19 mengingatkan bahwa fokus utama saat ini adalah menurunkan angka positivity rate Corona. Upaya yang dilakukan adalah optimalisasi posko COVID-19 di sampai skala terkecil.
"Meski demikian kita harus tetap fokus dalam menurunkan angka positivity rate yang masih tinggi dengan tetap mentaati protokol kesehatan dan optimalisasi posko penanganan COVID-19 sampai di skala yang terkecil," terangnya.
Pemerintah akan memulai vaksinasi tahap kedua. Simak di halaman berikutnya.
Lihat juga Video: Kemenkes akan Perbaiki Pola Testing Covid-19 di RI
Vaksinasi Petugas Pelayanan Publik dan Lansia
Pemerintah akan mulai melakukan vaksinasi terhadap petugas pelayanan publik dan lansia. Satgas COVID-19 menjelaskan pendataan petugas pelayanan publik dan lansia yang akan divaksinasi akan merujuk pada beberapa data, salah satunya data BPJS Kesehatan.
"Sebagaimana yang saya sampaikan pada konferensi pers ini bahwa nantinya pendataan daftar penerima akan melalui menurut kepada data yang dimiliki oleh BPJS Kesehatan, Dukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) dan hasil koordinasi dari kementerian dan lembaga terkait," ucap Wiku.
Wiku menjelaskan vaksinasi petugas pelayanan publik dan lansia akan dilakukan dengan sejumlah pertimbangan. Wiku menegaskan pemerintah tidak akan memulai vaksinasi jika vaksin yang didistribusikan tidak aman.
"Untuk urutan vaksinasi, pemerintah akan menimbang jumlah kasus dan tingkat penularan, kemudian kesiapan kapasitas penyimpanan vaksin dan daerah yang telah mencapai target cakupan vaksinasi nakes," ungkap Wiku.
"Perlu diingat bahwa pemerintah tidak akan memulai vaksinasi jika produk yang didistribusikan tidak aman. Oleh karena itu, pentingnya rilis EUA (Emergency Use Authorization) untuk sebuah produk farmasi dan obat-obatan," imbuhnya.
Seperti diketahui, pemerintah akan memulai vaksinasi tahap kedua pada 17 Februari 2021 yang ditujukan untuk para pekerja pelayanan publik dan lansia. Lebih dari 38 juta orang ditargetkan menerima vaksinasi tahap kedua ini.
