Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan melakukan demo terkait mencuatnya kasus dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan (TK). Anggota Komisi IX DPR RI menilai demonstrasi merupakan hak setiap warga negara.
"Pertama wajar dan hak buruh ya melakukan aksi dan protes sekaligus mempertanyakan pengelolaan dananya dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan kita hormati dan memang selayaknya mereka mempertanyakan pengelolaan dananya mengalami kerugian besar dalam pengelolaan dana milik pekerja," kata Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Rahmad Handoyo, Senin (15/2/2021).
Namun, dia mewanti-wanti soal potensi penyebaran Corona saat demo melibatkan banyak orang. Dia berharap massa aksi mematuhi protokol kesehatan demi mencegah penyebaran Corona.
"Terhadap aksi yang dilakukan secara fisik saya wanti-wanti agar tidak menggunakan massa namun cukup perwakilan saja beberapa orang pengurus, sangat berisiko dan membahayakan diri sendiri dan orang lain akan bahaya paparan COVID-19 bila memaksakan menggunakan massa banyak dan sudah pasti akan abai terhadap protokol kesehatan apalagi saat ini sedang PPKM skala mikro. Mari kita bersama-sama jaga paparan COVID statistik sudah mulai landai jangan sampai naik kembali," kata dia," tutur dia.
Rahmad mengapresiasi buruh yang melakukan demo secara virtual. Dia menyebut langkah itu adalah cara yang bijaksana.
"Kita apresiasi yang tinggi kepada pekerja akan melakukan aksi ribuan buruh melakukan aksi virtual. Ini pantas kita apresiasi mengingat kondisi pandemi Corona, aksi memperjuangkan penyelamatan dana pekerja aksi dilakukan dengan cara yang bijaksana," kata dia.
Mengenai masalah dugaan korupsi, Rahmad menyerahkan sepenuhnya ke Kejagung. Dia mengatakan pengusutan kasus dugaan korupsi merupakan ranah penegak hukum.
"Terhadap dugaan adanya masalah hukum, karena ini sudah masuk materi dan substansi hukum kita serahkan sepenuhnya kepada aparat hukum untuk bekerja," jelasnya.
Dia juga meminta BPJS Ketenagakerjaan selalu bersikap transparan. Dia meminta jaminan sosial diselenggarakan berdasarkan aturan yang berlaku.
"Komisi IX selaku mitra kerja setiap rapat dengar pendapat dalam menjalankan fungsi pengawasan senantiasa mengingatkan kepada manajemen BPJS Ketenagakerjaan terhadap pengelolaan dana pekerja untuk mengedepankan dan harus menggunakan asas kehati-hatian, transparansi, akuntabel dan profesional serta mengacu pada aturan bagaimana cara mengelola keuangan dan pekerja sesuai UU No 24 tahun 2011 tentang badang penyelenggaraan jaminan sosial serta aturan di bawahnya terutama dari Kementerian Keuangan," jelasnya.
