Tahun 2021 baru seumur jagung, tetapi ada saran bila aturan mengenai libur dan cuti bersama ditinjau ulang. Tak lain tak bukan, pertimbangan mengenai pandemi COVID-19 masih melanda menjadi alasannya.
Hal itu disampaikan Tjahjo Kumolo selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Pada 2020, memang beberapa kali pemerintah merevisi aturan libur dan cuti bersama lantaran tercipta pergerakan masif dan kerumunan yang berbanding lurus dengan meningkatnya kasus positif COVID-19.
Melalui siaran pers resmi dari KemenPAN-RB pada Senin, 15 Februari 2021, Tjahjo awalnya meminta aparatur sipil negara atau ASN kembali berdinas selepas libur Imlek. Pengaturan jam dan sistem kerja disebutnya telah dilakukan di tiap instansi.
"ASN tetap masuk kerja dengan melaksanakan tugas kedinasan di rumah (WFH) ataupun di kantor (WFO), dan mematuhi sistem shift yang telah diatur oleh PPK kementerian/lembaga di pusat ataupun pemerintah daerah," kata Tjahjo.
Berdasarkan Surat Edaran Menteri PANRB No 67/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru, sistem kerja ASN dilakukan dengan mengatur kehadiran jumlah pegawai yang bekerja di kantor berdasarkan kategori zonasi risiko wilayah. Untuk daerah yang berisiko tinggi, jumlah pegawai yang bekerja di kantor (work from office/WFO) paling banyak 25 persen.
Imlek sendiri jatuh pada Jumat, 12 Februari 2021, yang berimbas pada libur panjang karena bersisian dengan hari libur Sabtu-Minggu. Meski demikian dari catatan detikcom tidak terpantau mobilitas warga yang signifikan saat itu. Cukup kontras bila dibandingkan dengan tahun lalu saat adanya libur panjang berimbas pada pergerakan warga yang cukup intens.
Lantas apa yang membuat Tjahjo menyarankan agar keputusan mengenai libur dan cuti bersama dievaluasi?
