Romy sendiri pernah mengklarifikasi soal ketidakhadiran dirinya dalam dua kali pemanggilan KPK. Romy menyebut surat pemanggilan KPK terhadap dirinya itu salah alamat.
Dalam kasus ini, KPK belum mengumumkan siapa yang menjadi tersangka. Namun, saat Romy klarifikasi pemanggilan KPK terkait kasus ini, dia membawa sepucuk surat yang tertulis telah ada tersangka dalam perkara ini.
Dalam surat tersebut, tercatat nama mantan Wali Kota Banjar periode 2008-2013 Herman Sutrisno menjadi tersangka. Dia diduga menerima suap dari orang bernama Rahmat Wardi. Surat itu ditandatangani oleh Deputi Bidang Penindakan KPK Setyo Budiyanto.
Ali Fikri masih enggan membeberkan nama tersangka. Sebab, kebijakan baru KPK akan mengumumkan tersangka korupsi sekaligus penahanan.
"Nama-nama tersangka akan diumumkan kalau sudah penahanan," kata Ali kepada wartawan, Senin (18/1).
Dalam surat itu, Herman disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
(fas/haf)
