Ditjen PAS: Warga Binaan 252.384 Orang, Kapasitas Lapas-Rutan Hanya 135.704

Kadek Melda - detikNews
Senin, 15 Feb 2021 15:35 WIB
Ilustrasi Penjara, Sel, Lapas, Jeruji Besi
Ilustrasi (Thinkstock)
Jakarta - Koalisi untuk Pencegahan Penyiksaan (KuPP) menyoroti permasalahan overcrowded atau jumlah penghuni melebihi kapasitas di tempat penahanan seperti lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan). KuPP mengatakan jumlah penghuni lapas dan rutan saat ini lebih banyak dibandingkan dengan kapasitasnya.

KuPP adalah sebuah koalisi yang terdiri atas lima unsur lembaga, yakni Komnas HAM, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Ombudsman RI yang bekerja sama dengan Ditjen PAS. KuPP dibentuk untuk melakukan upaya pencegahan kekerasan yang terjadi di tempat-tempat penahanan.

"Persoalan yang mengemuka saat ini di jajaran pemasyarakatan itu adalah adanya overcrowded di mana jumlah penghuni lebih besar daripada kapasitas yang ada di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan kita," kata Direktur Teknologi Informasi dan Kerja Sama Ditjen PAS Dodot Adikoeswanto saat konferensi pers secara daring, Senin (15/2/2021).

Dodot menyampaikan data terbaru ada sebanyak 200 ribu lebih warga binaan yang berada di lapas dan rutan. Sementara kapasitas lapas dan rutan sendiri hanya diperuntukkan menampung sekitar 100 ribu lebih orang.

"Data per 14 Februari tahun 2021 ini terdapat 252.384 orang warga binaan pemasyarakatan terdiri dari narapidana dan tahanan. Dan untuk kapasitas lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara kita saat ini itu hanya 135.704 orang," ujarnya.

Dodot menuturkan kemungkinan besar timbul berbagai macam potensi persoalan karena adanya kelebihan kapasitas tersebut. Potensi persoalan itu antara lain terjadinya keributan hingga kaburnya warga binaan.

"Dengan jumlah yang sangat besar, isi dari lapas rutan kita, tentunya kompleksitas tantangan dalam melayani warga binaan ini juga makin besar karena potensi-potensi terjadi keributan terjadi kerusuhan terjadi pelarian dengan kondisi yang sangat overcrowded ini menjadi lebih besar," tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, anggota Ombudsman Ninik Rahayu menyoroti adanya persoalan maladministrasi di dalam dan luar tahanan terkait kekerasan. Tingginya persoalan maladministrasi itu diperoleh Ombudsman berdasarkan adanya aduan dari masyarakat.

"Kenapa Ombudsman kemudian terlibat dan menganggap penting keterlibatannya di dalam program pencegahan penyiksaan di tempat-tempat tahanan, tempat-tempat lembaga pemasyarakatan, atau tempat-tempat di luar tahanan, karena Ombudsman juga menemukan tingginya maladministrasi yang dilaporkan oleh masyarakat di tempat-tempat ini masih terjadi praktik-praktik kekerasan dan potensi maladministrasi menjadi salah satu kewenangan mandat yang diberikan kepada Ombudsman Indonesia," ujar Ninik.

Ninik menyebut institusi kepolisian masuk dalam lima besar terkait aduan masyarakat soal maladministrasi tersebut. Ninik menyatakan ada praktik-praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan dan prosedur, namun dilakukan anggota kepolisian di rutan.

"Institusi kepolisian misalnya masuk menjadi salah satu institusi yang terbanyak kelima yang dilaporkan masyarakat terkait administratif maupun praktik-praktik yang tidak sesuai dengan peraturan Kepolisian, begitu juga dengan lembaga pemasyarakatan," ucapnya

Lebih lanjut Ninik mengatakan pengawasan di tempat penahanan merupakan hal yang sangat penting. Ninik menilai kamera pengawas seperti CCTV masih sangat minim di rutan.

"Di lembaga pemasyarakatan soal CCTV kita tahu semua itu kurang, bahwa di tempat tempatnya itu kurang padahal proses pengawasan itu menjadi penting sampai di tempat-tempat yang dianggap sangat rawan di tempat itu," imbuhnya.

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik tak menampik jika praktik penyiksaan yang terjadi di tempat-tempat penahanan sudah menjadi kultur. Untuk itu, menurutnya, perlu ada perubahan sistem serta perilaku pada petugas tempat penahanan.

"Kita harus akui secara jujur bahwa praktik penyiksaan kadangkala sudah menjadi bagian dari kultur dalam penanganan rumah tahanan jadi ada semacam kebiasaan yang sudah menjadi di suatu... tentu saja perubahan regulasinya, sistemnya dan lain-lainnya juga harus ada perubahan di dalam perilaku atau sikap dari petugas," tandasnya (knv/knv)