Gugatan Pilkada Serentak 2020 di MK Mulai Berguguran

Andi Saputra - detikNews
Senin, 15 Feb 2021 12:46 WIB
Kegiatan di Mahkamah Konstitusi (MK) nampak berjalan normal seperti biasa. Rencananya, BPN Prabowo-Sandiaga akan menyampaikan gugatan Pemilu hari ini.
Mahkamah Konstitusi (Foto: Rengga Sancaya/detikcom)
Jakarta -

Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan Pilkada 2020 secara maraton dalam agenda putusan pendahuluan. Mayoritas dari 33 gugatan itu diputuskan tidak diterima MK.

"Mahkamah Konstitusi menetapkan tidak berwenang mengadili permohonan yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Nomor Urut 4 Muhammad Oheo Sinapoy-Muttaqin Siddiq," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang di MK yang disiarkan channel MK di YouTube, Senin (15/2/2021).

MK menyatakan telah melakukan klarifikasi kepada Pemohon pada sidang pemeriksaan pendahuluan terkait dengan kebenaran surat permohonan pencabutan yang ditandatangani oleh Pemohon.

Akan tetapi, lanjut Anwar, Pemohon menyangkal kebenaran surat permohonan pencabutan tersebut. Selain itu, Pemohon menegaskan tidak mengenal orang yang bernama Adnis Tria Yuda Nugroho sebagaimana tercantum di dalam tanda terima penyampaian surat permohonan pencabutan tersebut.

"Mahkamah pun menyakini tanda tangan yang tertera diragukan keasliannya," ujar Anwar.

Anwar melanjutkan MK tetap melanjutkan pemeriksaan permohonan. Namun setelah memeriksa secara seksama, menurut MK, objek permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah Berita Acara dan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten Konawe Kepulauan.

Padahal sebagaimana tercantum dalam Peraturan MK Nomor 6 Tahun 2020 (PMK 6/2020), objek perselisihan hasil pemilihan kepala daerah adalah Keputusan KPU setempat mengenai penetapan perolehan hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih.

"Dengan demikian, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan pemohon tersebut," ujarnya.

MK juga menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan yang diajukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Abdul Rahman Assagaf -Muammar Muhayang di Pilbup Pangkajene.

"Mahkamah mengatakan bahwa objek permohonan dalam perkara Perselisihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 978/PP.02-6-Kpt/7310/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Pangkajene dan Kepulauan tanggal 16 Desember 2020. Namun objek permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah Pengumuman KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 652/PP.02-6-Pu/7310/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekaputulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020," ucap Anwar.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2