Ini 8 Temuan Menarik dalam Sidang Pendahuluan Gugatan Pilkada 2020 di MK

Andi Saputra - detikNews
Senin, 08 Feb 2021 18:23 WIB
Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) berpakaian hazmat membantu pemilih menggunakan hak pilihnya di TPS 46 Paku Jaya, Serpong Utara, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (9/12/2020). Penggunaan alat pelindung diri (APD) lengkap tersebut untuk meyakinkan masyarakat menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Tangerang Selatan 2020 meski di tengah pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/wsj.
Petugas KPPS berpakaian hazmat membantu pemilih menyalurkan hak suara dalam Pilkada 2020 (Muhammad Iqbal/Antara Foto)
Jakarta -

Mahkamah Konstitusi (MK) telah selesai melaksanakan tahapan pemeriksaan pendahuluan Perselisihan Hasil Pilkada (PHPKada). LSM Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif mencatat sedikitnya ada 8 temuan menarik sepanjang sidang tersebut.

"Saat ini MK sedang melakukan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) untuk memilah perkara berdasarkan permohonan. Dari sini, akan diambil putusan berdasarkan klasifikasi perkembangan masing-masing perkara, apakah akan dilanjutkan pada pemeriksaan pokok atau berhenti sampai sidang pendahuluan saja," kata peneliti KoDe Inisiatif, Violla Reininda, dalam siaran pers, Senin (8/2/2021).

Isu pertama, soal perkara mana saja yang bisa diperiksa hingga pokok perkara. KoDe mencatat ada lima kriteria yaitu 96 perkara akan dilanjutkan pemeriksannya ke pokok perkara. Lalu 30 perkara tidak dapat diterima, 4 perkara ditetapkan karena dicabut gugatannya, dua perkara gugur (Pilwalkot Medan dan Pilbup Membramo Raya) dan 4 perkara tidak diperiksa.

"Gugur karena pemohon atau kuasanya tidak menghadiri pemeriksaan pendahuluan, yang terjadi di perkara Pilwalkot Medan dengan register perkara nomor 41/PHP.KOT-XIX/2021 dan Pilbup Mamberamo Raya dengan register perkara nomor 35/PHP.BUP-XIX/2021," ujar Violla.

Kedua, terdapat 25 perkara yang diproyeksikan masuk ambang batas dan akan lanjut ke tahap selanjutnya. Seperti Pilkada Konawe Selatan, menunjukkan adanya ketidaktertiban administrasi penyelenggaraan, pelanggaran politik uang, perilaku pengerahan struktur pemerintah dan ASN untuk pemenangan, hingga kasus mahar politik.

"Pada jawaban Pihak Terkait, secara tidak langsung mengakui adanya keterlibatan ASN, tetapi dengan dalih merupakan inisiatif pribadi," ucap Violla.

Ketiga, terdapat kurang lebih 71 perkara yang diproyeksikan masuk ke tahap selanjutnya meski tidak memenuhi ambang batas seperti kasus Kota Surabaya dan Sumatera Barat. Keempat, MK telah menggeser penerapan Pasal 158 terkait ambang batas perselisihan hasil yang sebelumnya akan diperiksa pada pemeriksaan pendahuluan, kini diperiksa pada pokok perkara.

"Terhadap penerapan Pasal 158 yang lewat ambang batas ini berbeda dengan penerapan di Pilkada sebelumnya. Karena ambang batas masuk dan diperiksa pada pokok permohonan. Maka seharusnya kasus-kasus yang lewat ambang batas, di putusan akhir nanti dengan memberikan kesempatan untuk melakukan pendalaman dengan memeriksa saksi-saksi dan ahli. Hal ini akan berdampak pada model putusan, yakni apakah 'diterima, atau 'ditolak' dan bukan 'tidak dapat diterima'," papar Violla.