Round-Up

Awal Mula Kasus Dugaan Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan Dibidik Kejagung

Wilda Hayatun Nufus - detikNews
Senin, 15 Feb 2021 12:38 WIB
Stok Ilustrasi Kejagung
Gedung Kejagung (Foto: Dhani Irawan/detikcom)

Tak hanya sampai di situ, dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan itu pun sampai ke telinga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. Said meminta Kejagung untuk tidak main-main mengusut kasus ini karena diduga penurunan nilai aset (unrealized loss) mencapai Rp 43 triliun.

"Jangan main-main ya ini uang buruh, kami ingatkan kepada BPJS Ketenagakerjaan kami harapkan kepada Kejaksaan Agung jangan main-main," kata Said dalam video conference yang dikutip Kamis (11/2/2021).

Menurut Said Iqbal, seluruh perusahaan pengelola investasi maupun beberapa pegawai BPJS Ketenagakerjaan sudah diperiksa. Namun ia masih mempertanyakan mengapa Kejagung masih belum menetapkan tersangka dalam kasus ini

"Ini pemain-pemain pengelola investasi Jamsostek atau BPJS Naker yang kami dapatkan informasi sudah diperiksa. Mengapa Kejaksaan Agung belum menetapkan tersangkanya, kan sudah diperiksa 18 pengelola, dan beberapa orang di BPJS Naker juga sudah dipanggil, siapa tersangkanya," tambahnya.

Said Iqbal bahkan mengungkap para buruh akan mendemo Bursa Efek Indonesia (BEI) jika hasil penyidikan dan penyelidikan kasus dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan dianggap risiko bisnis.

"Kami akan keras, sekali lagi KSPI akan keras, tidak akan kami biarkan tiba-tiba muncul analisa ini adalah risiko bisnis, kami kejar," kata Said Iqbal.

Para buruh bahkan meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengawasi kasus ini. KSPI, sebut Said Iqbal, telah berkirim surat ke Jokowi untuk memperhatikan dugaan kerugian Rp 43 triliun di perusahaan pelat merah itu.

Selain Presiden Jokowi, Said mengaku juga akan mengirimkan surat kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam hal ini Komisi IX selaku mitra sektor ketenagakerjaan. Surat tersebut ditujukan untuk pembentukan pansus.

Sementara itu baru-baru ini, Kejagung mengungkap adanya potensi kerugian Rp 20 triliun selama 3 tahun berturut-turut pada BPJS Ketenagakerjaan. Kejagung pun bertanya-tanya apakah BPJS Ketenagakerjaan selemah itu jika kerugian itu merupakan risiko bisnis.

"Kita pastikan nih kerugian ini, apakah kerugian karena perbuatan seseorang sehingga ini masuk dalam kualifikasi pidana atau kerugian bisnis, tetapi kalau kerugian bisnis apakah analisanya ketika dalam investasi tersebut, selemah itu sehingga dalam 3 tahun bisa rugi sampai Rp 20 triliun sekian, sekalipun itu masih menurut dari keuangan masih potensi," kata Febrie Adriansyah kepada wartawan di Gedung Bundar Jampidsus Kejagung, Jalan Sultan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (11/2/2021).

Untuk itu, penyidik masih menggali apakah kerugian itu tergolong risiko bisnis. Febrie mengatakan penyidik akan melihat transaksi-transaksi dalam perusahaan BPJS Ketenagakerjaan terlebih dahulu.

"Tapi potensi sampai sebatas apa kerugian sampai Rp 20 triliun ya kan, apa mungkin bisa balik nih separuh," kata Febrie.

"Nah sekarang saya tanya balik, di mana ada perusahaan-perusahaan yang lain unrealized loss sebesar itu dalam tiga tahun? Ada tidak transaksi itu saya ingin dengar itu," sambung Febrie.

Halaman

(whn/isa)