Respons JK, PPP Bicara soal Kritik Campur Ujaran Kebencian hingga Provokasi

Rahel Narda Chaterine - detikNews
Senin, 15 Feb 2021 11:02 WIB
Arsul Sani
Arsul Sani (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Wapres ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) sempat mempertanyakan bagaimana cara masyarakat bisa mengkritik pemerintah tanpa harus dipanggil polisi. Menurut PPP, setiap kritik juga perlu ditelaah, apakah murni kritik atau bercampur dugaan ujaran kebencian hingga hoax.

"Dari sisi aparatur penegak hukum juga musti ada evaluasi kritis secara internal terhadap proses-proses hukum yang selama ini dijalankan," kata Waketum PPP Arsul Sani kepada wartawan, Senin (15/2/2021).

"Misalnya membawa paksa orang ke kantor polisi dan setelah ditanya-tanya 24 jam, dilepas tanpa kejelasan proses hukum selanjutnya. Padahal, kalaupun diproses tidak harus dengan membawa paksa, tapi bisa dengan surat panggilan biasa untuk diminta klarifikasi," sambungnya.

Anggota Komisi III DPR itu menilai Polri juga perlu menerapkan SE Kapolri Nomor 6 Tahun 2015 secara konsisten. Khususnya poin yang menekankan soal pendekatan persuasif yang bersifat keadilan restoratif.

"Penegak hukum Polri juga perlu menerapkan secara konsisten SE Kapolri Nomor 6 tahun 2015 yang dikeluarkan pada zaman Badrodin Haiti jadi Kapolri di mana ditekankan pendekatan persuasif bernuansa keadilan restoratif," ucapnya.

Lebih lanjut, Arsul menilai pernyataan JK yang mempertanyakan cara mengkritik tanpa dipolisikan tidak perlu diperpanjang. Menurutnya, pernyataan itu harus juga dijadikan pelajaran oleh semua pihak.

"Semua pihak perlu, apakah elemen masyarakat pengkritik maupun Polri sebagai penegak hukum perlu mengambil pelajaran dari apa-apa yang telah terjadi atau berlangsung. Yang perlu dilihat kembali oleh elemen masyarakat pengkritik adalah apakah kritik-kritik yang selama ini dilakukan oleh mereka yang berseberangan dengan pemerintah merupakan murni kritik atau dicampurkan dengan ujaran kebencian, hoax, provokasi, bahkan gerakan mengajak untuk menjatuhkan pemerintahan secara inkonstitusional," ucapnya.

Simak juga video 'Mahfud Md Tanggapi Pertanyaan JK soal Kritik Pemerintah Dipolisikan':

[Gambas:Video 20detik]



Simak pernyataan JK soal bagaimana mengkritik tanpa dipolisikan di halaman berikutnya.