Ini Kasus Harta Gono-gini Freddy Saksi yang Mengaku Suap Nurhadi Rp 21 M

Andi Saputra - detikNews
Minggu, 14 Feb 2021 16:52 WIB
Ilustrasi Palu Hakim
Ilustrasi palu pengadilan (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Direktur PT Benang Warna Indonusa, Freddy Setiawan, mengaku menyuap Sekretaris MA Nurhadi lewat Rahmat Santoso sebesar Rp 21 miliar. Freddy menyuap agar menang di tingkat peninjauan kembali (PK) terkait kasus harta gono-gini. Bagaimana kasusnya?

Freddy dalam BAP-nya mengatakan Nurhadi menerima Rp 21 miliar. Uang Rp 21 miliar itu sebagai fee untuk Nurhadi karena membantu Freddy memenangi gugatan.

"Saya bantu ingatkan kembali, di BAP bagian akhir poin ketiga bahwa nantinya ada uang Rp 21 M tersebut ada bagian nantinya akan diberikan kepada Nurhadi sebagai fee pemenangan perkara saya di MA?" kata jaksa KPK dalam sidang pada 10 Februari 2021.

"Iya ada ngomong, tapi tidak ngomong angkanya," jawab Freddy.

"Tapi menang perkara tersebut?" tanya jaksa lagi.

"Menang," singkat Freddy.

Lalu bagaimana kasusnya? Berdasarkan putusan 23 PK/Pdt/2016 yang dikutip detikcom, Minggu (14/2/2021), kasus itu terjadi saat Freddy digugat mantan istrinya, TG.

TG dan Freddy menikah secara adat dan agama Konghucu pada 1982. Kemudian dilakukan pemberkatan nikah pada 27 Mei 1997 dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Bandung pada hari itu juga.

Dari perkawinan itu, mereka dikaruniai 4 anak. Perkawinan itu tidak langgeng hingga akhirnya TG menggugat cerai Freddy ke Pengadilan Negeri (PN) Bandung. Pada 12 Januari 2010, PN Bandung mengabulkan gugatan cerai tersebut dan kedua belah pihak tidak melakukan upaya hukum sehingga berkekuatan hukum tetap.

Setelah itu, TG meminta pembagian harta gono-gini berupa harta bersama yang didapat sepanjang perkawinan. Harta tersebut berupa:

1. Dua bidang tanah di Dago Babakan, Muncang, Bandung.
2. Tanah dan rumah tinggal di Jalan Maulana Yusuf, Bandung.
3. Tanah kosong di Sukajadi, Lembang seluas 500 meter persegi.
4. Tanah kosong di Sarijadi seluas 320 meter persegi.
5. Properti di The Legend Bukit Timah Rd, Singapura.
6. Properti di Valley Park, River Valley Rd, Singapura.
7. Properti di Trellis Tower, Lorong Toa Payoh, Singapura.
8. Properti di Rismond Park, Bideford Rd, Singapura.
9. Properti di The Makena, Meyer Rd, Singapura.
10. Properti Chelsea Garden di Steven Rd, Singapura.
11. Pabrik Benang di daerah Leuwi Gajah Cimahi dengan tanah seluas 12.670 meter persegi beserta asetnya.
12. Mercedes Benz S Class 320 Nomor Pol D 1638 TK.
13. Mercedez Benz S Class 350 Nomor Pol 938.
14. VW Golf GT I.
15. Perabotan rumah seperti : Televisi, video, kulkas, piano, perabotan rumah tangga dan lain-lain.
16. Mesin-mesin pabrik yang terletak di Jalan Industri II Nomor 4, Cimahi.
17. Uang Cash yang tersimpan dalam bentuk deposito, tabungan dan reksa dana.
18. Penghasilan dari PT Benang Warna Indonusa per bulannya sebesar Rp 2 miliar dan dari sejak menikah sampai dengan putusnya perkawinan adalah sekitar Rp 350 miliar.

Pada 23 Februari 2012, PN Bandung memutuskan menolak gugatan TG seluruhnya. PN Bandung juga memutuskan sah secara hukum Akta Perjanjian Perkawinan Nomor 56 tertanggal 27 Januari 1994.

Putusan di atas dikuatkan Pengadilan Tinggi (PT) Bandung pada 28 Juni 2012. TG tidak terima dan mengajukan kasasi.

Pada 19 Februari 2014, majelis kasasi memutuskan mengabulkan gugatan TG. Majelis kasasi memutuskan aset yang dimohonkan TG dibelah dua antara TG dan Freddy. MA memerintahkan TG dan Freddy untuk membagi seluruh harta gono-gini atau harta bersama tersebut masing-masing mendapatkan 50 persen.

Atas putusan itu, giliran Freddy yang tidak terima dan mengajukan PK. Apa kata majelis PK?

"Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3405 K/Pdt/2012 tanggal 19 Februari 2014. Mengadili kembali. Dalam Konvensi. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Dalam Rekonvensi menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima," ujar majelis dengan ketua Abdul Gani Abdullah.

Duduk sebagai anggota majelis Yakup Ginting dan Hamdi. Majelis PK mempertimbangkan bahwa hukum yang diberlakukan mengenai persoalan harta perkawinan antara Penggugat (Isteri) dengan Tergugat (Suami) setelah keduanya bercerai, adalah hukum yang dipakai pada saat melangsungkan perkawinan.

Yaitu perkawinan antara warga negara Indonesia, bertempat tinggal di wilayah Indonesia, tempat dilangsungkan perkawinan di Indonesia, waktu melangsungkan perkawinan dicatatatkan di kantor Catatan Sipil pada tanggal 27 Juni 1997.

"Maka sudah jelas perkawinan dilangsungkan berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974. sebagai konsekwensi yuridisnya ketentuan pembagian harta perkawinan harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974," ujar majelis.

Harta bawaan Isteri (Penggugat) kembali kepada Penggugat (Isteri). Harta bawaan Suami (Tergugat) kembali kepada Suami (Tergugat), harta bersama adalah harta yang didapat setelah dilangsungkan perkawinan yang harus dibagi 2 yaitu setengah untuk Isteri (Penggugat) dan setengah bagian lagi menjadi bagian suami (Tergugat).

"Ternyata sebelum perkawinan dilangsungkan (tanggal 27 Juni 1997) sebagian objek sengketa sudah dimiliki oleh Tergugat (Suami) dan tertulis atas nama Tergugat sehingga beralasan untuk dinyatakan sebagai harta bawaan Tergugat (Suami) dan sebagian lagi terbukti diperoleh setelah dilangsungkan perkawinan, hanya itulah yang dapat ditetapkan sebagai harta bersama," ujar majelis.

Belakangan, kemenangan Freddy di tingkat PK tidak bersih. Ia menyuap Rp 21 miliar ke Nurhadi lewat pengacaranya, Rahmat Santoso. Atas keterangan di atas, Nurhadi membantahnya. Nurhadi juga meminta Rahmat dipanggil lagi untuk dikonfrontasi dengan Freddy.

"Bisa dilihat ke rekening koran saya apakah ada aliran ke Nurhadi. Saya minta JPU minta rekening koran Pak Rahmat Santoso untuk buktikan ini," kata Nurhadi menanggapi.

Adapun pengacara Nurhadi, M Rudjito, membantah keterangan Freddy Setiawan terkait aliran Rp 21 miliar ke Nurhadi. Rudjito menyebut Freddy hanya asal bicara tanpa bukti.

"Itu baru versi keterangan saksi. Tegas bahwa terkait hal itu dibantah, sampai saat ini kita belum temukan bukti, nanti kita mungkin kita akan konfrontir (Freddy) karena Rahmat sudah bilang sumpah mati dia tidak pernah menyampaikan ke Freddy bahwa uang itu diperuntukkan Saudara Nurhadi," ujar Rudjito di Pengadilan Tipikor Jakarta.

(isa/dhn)