Round-Up

Istana Jawab JK soal Bagaimana Cara Kritik Tanpa Dipolisikan

Tim detikcom - detikNews
Minggu, 14 Feb 2021 07:30 WIB
jusuf kalla
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (Faiq Azmi/detikcom)
Jakarta -

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla melontarkan pertanyaan soal bagaimana cara warga bisa mengkritik pemerintah tanpa harus dipanggil polisi. Pemerintah lantas menjawab pertanyaan itu dengan merujuk pada Undang-undang yang berlaku.

Pertanyaan Jusuf Kalla tersebut merupakan tanggapan atas pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta masyarakat lebih aktif mengkritik pemerintah. Hal itu disampaikan dalam diskusi virtual di kanal PKSTVRI seperti dilihat detikcom, Sabtu (13/2/2021).

"Walaupun dikritik berbagai-bagai beberapa hari lalu, Bapak Presiden mengumumkan silakan kritik pemerintah. Tentu banyak yang ingin melihatnya, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi seperti yang dikeluhkan oleh Pak Kwik atau siapa saja. Tentu itu menjadi bagian daripada upaya kita semua," kata Jusuf Kalla.

JK, sapaan akrabnya, meminta PKS sebagai partai oposisi melaksanakan kewajiban kritik itu. Hal itu harus dilakukan agar fungsi kontrol terhadap pemerintah terus berjalan.

"Dan PKS sebagai partai yang berdiri dalam oposisi dan itu mempunyai suatu kewajiban untuk melaksanakan kritik itu dalam kehidupan balancing agar terjadi kontrol oleh pemerintah. Tanpa kontrol terhadap pemerintah, maka demokrasi tidak berjalan," tuturnya.

Kwik Kian Gie, Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Ekuin) era Presiden Abdurrahman Wahid, sebelumnya mencuit lewat akun Twitter-nya, @kiangiekwik. Dia takut mengemukakan pendapat yang berbeda meski bermaksud baik, karena buzzer bisa menyerang pribadi si pengemuka pendapat.

JK mengajak semua stakeholder terkait lebih mengutamakan kepentingan masyarakat di atas segalanya. Ketua PMI itu pun meminta hak-hak masyarakat tetap terjaga demi menjaga iklim demokrasi yang baik.

"Karena itu, kita harus menjaga kepentingan masyarakat, untuk ada tetap menjaga dari rakyat harus melihat pelaksanaan pemerintah yang baik secara demokratis, hak-hak terjaga tapi juga ingin manfaatnya boleh saja demokrasi berjalan tanpa manfaat untuk rakyat itu tidak terjadi, maka demokrasi tidak berjalan dengan baik," tandasnya.

Simak video 'JK: Bagaimana Mengkritik Pemerintah Tanpa Dipanggil Polisi?':

[Gambas:Video 20detik]



Selanjutnya
Halaman
1 2 3