.webp)
Komisi X DPR RI menyayangkan adanya guru honorer di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel), dipecat karena mengunggah gajinya senilai Rp 700 ribu melalui media sosial. Komisi X DPR mendesak pemecatan itu untuk dibatalkan.
"Saya menyayangkan. Makanya kita minta supaya langsung ditarik, dibatalkan pemecatannya," kata Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda kepada wartawan, Jumat (11/2/2021).
Politikus PKB itu menilai kepala sekolah tidak sepatutnya memecat guru tersebut. Menurutnya, persoalan itu seharusnya dapat diselesaikan melalui musyawarah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini tidak sepatutnya kepala sekolah mengambil kebijakan itu. Jadi secepatnya keputusan itu ditarik dan kemudian duduklah bersama dan lalu dipastikan motifnya apa terkait dengan itu. Karena saya meyakini semangatnya kan ingin ada perbaikan," kata Huda.
Lebih lanjut, Huda mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbid) ikut bergerak dalam kejadian pemecatan guru itu. Ia berharap Kemendikbud dapat segera bertindak menangani kejadian itu melalui Dinas Pendidikan terkait.
"Kita minta Kemendikbud dan Dinas untuk terlibat menuntaskan masalah ini, mencari, mendamaikan terus mencari jalan terbaik. Yang intinya tidak boleh ada pemecatan. Nah, inisiasi ini harus cepat. Nggak usah menjadi ramai, saya kira secepatnya Kemendikbud untuk mengambil inisiatif melalui Dinas Pendidikan terkait," ujarnya.
Selain itu, Huda meminta kepala sekolah tidak menganggap jumlah gaji guru honorer sebagai aib. Melalui kejadian ini, Huda pun berharap ada momentum perbaikan untuk kesejahteraan guru honorer di masa mendatang.
"Karena memang faktanya objektif di lapangan semacam itu. Karena itu, kepala sekolah jangan menganggap ini aib bagi sekolahnya karena itu kondisi umum dalam dunia pendidikan kita dan saya malah berterima kasih dengan ini lalu semoga menjadi momentum untuk perbaikan kita di masa-masa yang akan datang," katanya.
Simak penjelasan lengkapnya di halaman berikutnya.
Simak juga Video: Janji Nadiem Makarim di Hari Guru Nasional
