Round-Up

Klaim DKI Pertahankan Normalisasi Sungai Usai Jadi Kontroversi

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 11 Feb 2021 05:46 WIB
Deretan permukiman di bantaran Sungai Ciliwung, Jakarta, Jumat (11/12/2020). Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Juaini Yusuf mengatakan pembebasan lahan terkait bantaran kali Ciliwung tetap berlanjut pada 2021.
Foto: Rifkianto Nugroho
Jakarta -

Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta menyebut Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menghilangkan konsep normalisasi sungai dalam perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menangan Daerah (RPJMD) 2017-2022. Setelah kontroversi itu bergulir Pemprov DKI Jakarta menyebut normalisasi dilakukan dalam 'naturalisasi'.

PDIP menolak perubahan RPJMD jika kata normalisasi dihilangkan. Menurutnya, normalisasi sungai selalu menjadi program prioritas tiap gubernur dalam mengendalikan banjir.

"Itu kan program yang selalu jadi prioritas kan. Jadi persoalan penanganan banjir itu dari gubernur ke gubernur selalu menjadi program prioritas. Itu bahasa guyon saya program dari nenek moyang. Karena memang dari gubernur ke gubernur persoalan banjir menjadi skala prioritas agar kita bisa segera tuntaskan persoalan banjir di Jakarta, gitu," kata Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono saat dihubungi detikcom, Rabu (10/2/2021).

"Atas dasar itulah maka fraksi PDI Perjuangan menolak untuk melakukan perubahan terhadap RPJMD 2017," sambungnya.

Gembong menilai, normalisasi adalah cara terbaik untuk mengatasi banjir. Melalui program ini, ada pula upaya untuk penataan pemukiman warga sekitar bantaran sungai.


"Kalau berdasarkan pandangan dari fraksi PDI Perjuangan, normalisasi menjadi langkah yang paling jitu mengatasi persoalan banjir karena kita harus menata persoalan banjir secara simultan. Pertama berkesinambungan, kedua terintegrasi. Kenapa harus terintegrasi? Karena melalui normalisasi sekaligus kita melakukan penataan terhadap pemukiman warga di bantaran sungai. Jadi sekaligus ada penataan di situ," tegasnya.

Gembong bercerita, draf kali ini merupakan perubahan total dari RPJMD 2017. Ada pemangkasan sejumlah kegiatan dalam draft RPJMD tersebut.

"Iya. Ini contohnya dari jumlah kegiatan yang dalam RPJMD ada sekitar 280 sekian, itu direvisi menjadi 100 sekian. Jadi separuhnya yang di drop. Contohnya seperti itu, jadi jauh sekali," terangnya.

Diketahui, konsep naturalisasi dan normalisasi sering diperbandingkan. Konsep normalisasi sungai dicetuskan saat Joko Widodo (Jokowi) menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Normalisasi sungai adalah upaya meningkatkan kapasitas sungai agar bisa menampung lebih banyak debit air. Lewat konsep ini, sungai akan dilebarkan dan pada bagian tepi dipasang beton (sheetpile).

Sementara naturalisasi sungai diucapkan oleh Gubernur Anies Baswedan. Dalam konsep itu, sungai tidak menggunakan beton. Naturalisasi adalah upaya mengembalikan fungsi sungai seperti aslinya.

Simak juga video 'Pakar Hidrodinamika Ini Larang Gubernur Anies Normalisasi Sungai':

[Gambas:Video 20detik]