.webp)
Sebanyak 326 Perwira TNI mendapat pembekalan soal hak asasi manusia (HAM). Badan Pembinaan Hukum (Babinkum) TNI berharap materi soal HAM dapat dipahami para perwira ini agar tak dianggap penghambat dalam menjalankan tugas-tugas TNI.
"Saya berharap kepada seluruh prajurit TNI perlu memahami bahwa hak asasi manusia bukanlah sesuatu yang dianggap sebagai penghambat, sehingga berdampak membatasi aspek strategis dan taktis dalam pelaksanaan suatu operasi baik Operasi Militer Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP)," kata Kepala Babinkum TNI, Laksda TNI Anwar Saadi, dilansir situs resmi TNI, Rabu (10/2/2021).
Hal itu disampaikan Anwar saat membuka acara Sosialisasi HAM dan Hukum Humaniter Internasional (HHI) bagi satuan operasi TNI di hotel Amaroosa Grande, Kota Bekasi. Acara ini diikuti ratusan perwira seksi operasi serta seksi intelijen dan hukum di satuan setingkat Batalyon tiga matra angkatan dari seluruh Indonesia secara virtual.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sebaliknya HAM dan HHI di dalam pelaksanaan tugas operasi harus dijadikan pedoman dalam setiap tindakan," sambung Anwar.
Anwar menegaskan ke tiap peserta acara untuk paham tentang apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam operasi. "Agar tugas pokok yang terdapat dalam suatu rencana operasi dapat sejalan dan sesuai dengan tugas pokok TNI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, yaitu untuk menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melindungi keselamatan segenap bangsa," ujar Anwar.
Acara pembekalan ini digelar hingga esok hari. Hari ini, pemateri berasal dari Komnas HAM yakni Beka Ulung Hapsara, Direktur Diseminasi dan Penguatan HAM Kemkum HAM Djamaludin, serta Direktur HAM dan Kemanusiaan Kemlu Achsanul Habib.
Saksikan juga 'Bertemu KSAD, Kapolri Bahas Kerja Sama Pendidikan Perwira':
