.webp)
Penyidik KPK terus mengembangkan satu per satu aliran dana dari kasus suap ekspor benih lobster atau benur. KPK menduga bahwa uang suap itu juga dipakai untuk pengurusan akta hibah tanah di Cianjur, Jawa Barat.
Hal itu terungkap usai KPK memeriksa seorang saksi bernama Alvin Nugraha pada Senin, 8 Februari 2021. Alvin sendiri berprofesi sebagai notaris.
"Saksi Alvin Nugraha ini hadir dan telah diperiksa tim penyidik KPK terkait aliran uang dari rekening penampungan dugaan suap perizinan dan pengiriman ekspor benur yang diduga dipergunakan untuk pengurusan akta hibah tanah di Cianjur dari seseorang kepada tersangka EP (Edhy Prabowo)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (10/2/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya, di awal penangkapan Edhy Prabowo dkk, KPK mengungkapkan bahwa duit suap itu dipakai untuk membeli barang mewah seperti jam tangan Rolex, tas LV, baju Old Navy, dan sepeda di Amerika Serikat. Belakangan terungkap, ternyata duit itu juga diduga digunakan untuk membeli, mobil, wine, tanah, dan sewa apartemen.
Dalam kasus ini, KPK menetapkan Edhy Prabowo sebagai tersangka kasus suap ekspor benur. Dia dijerat bersama enam tersangka lainnya.
Enam orang tersebut adalah Safri sebagai mantan staf khusus Edhy Prabowo dan Andreau Pribadi Misanta, Siswadi sebagai pengurus PT Aero Citra Kargo (PT ACK), Ainul Faqih sebagai staf istri Edhy Prabowo, Amiril Mukminin sebagai sekretaris pribadi Edhy Prabowo, serta Suharjito sebagai Direktur PT DPP.
Secara singkat, PT DPP merupakan calon eksportir benur yang diduga memberikan uang kepada Edhy Prabowo melalui sejumlah pihak, termasuk dua stafsusnya. Dalam urusan ekspor benur ini, Edhy Prabowo diduga mengatur agar semua eksportir melewati PT ACK sebagai forwarder dengan biaya angkut Rp 1.800 per ekor.
KPK menduga suap untuk Edhy Prabowo ditampung dalam rekening anak buahnya. KPK telah melakukan sejumlah penggeledahan terkait kasus ini. Antara lain di kompleks rumah dinas DPR hingga gedung KKP.
(fas/dkp)
