Wapres Imbau Semua Parpol Dukung Pemampatan Pemilu

Jakarta - Demi efisiensi nasional, Wapres Jusuf Kalla berharap semua partai politikmendukung upaya pemampatan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada)menjadi dua kali dalam lima tahun."Intinya agar ada suatu penyederhaan peristiwa-peristiwa politik nasional.Jangan bertele-tele. Ongkos jauh lebih murah, rakyat satu kali berpikirsaja. Pendaftaran calon pemilih, pasang tenda, beri honor, bikin kotaksuara, penghitungan semua efisien nanti. Cuma satu kali," ujar Kalla di Kantor Wapres, Jakarta, Jumat (10/2/2006).Kalla menjelaskan, dengan sistem saat ini maka rata-rata setiap bulannyaberlangsung lima puluh pilkada di seantero Indonesia. Ditambah pemilunasional maka warga di masing-masing kabupaten harus mengikuti lima kalipemilu dalam lima tahun.Efek sampingnya adalah banyak jam kerja yang hilang karena para pegawaimengikuti kampanye pemilu. Belum lagi dana yang terhambur, kemacetan lalulintas serta gangguan kamtibmas yang timbul dari pelaksaan kampanye."Ini berat sekali. Rakyat capek. Pohon di jalan juga kasihan dipaku(ditempel poster kandidat) terus. Saya pikir media juga capek tiap hariberitanya kerusuhan pilkada," paparnya sambil tangannya mengisyaratkansedang berkelahi.Revisi UU PemiluSebagai ketua umum Partai Golkar, Kalla mengaku dirinya telahmemerintahkan fraksi Golkar untuk memperjuangkan usulan pemampatanpelaksanaan pilkada dalam acara pembahasan revisi UU Pemilu di DPR-RInanti.Bila usulan itu disetujui maka hanya ada dua kali pemilu dalam setiaplima tahun. Pertama untuk memilih legislatif, dan kedua pemilu eksekutif.Baik pemilu legislatif (DPR-RI, DPRD provinsi dan kabupaten, DPD) daneksekutif (presiden, bupati dan gubernur) di 440 kabupaten dan 33 provinsidi Indonesia dilaksanakan serentak pada kesempatan sama.Disadari ini akan terbentur masa jabatan pejabat eksekutif yang tidakberakhir serentak pada saat yang sama. Sehingga berpotensi menimbulkankekosongan pemerintahan.Sebagai solusinya, Kalla mengusulkan perpanjangan masa tugas pejabatsementara yang ditunjuk oleh Depdagri. Mereka harus bertugas hingga saatdigelarnya pilkada nasional kelak."Ya paling-paling menunggunya 1,5 tahun. Supaya kemudian berada pada hariyang sama bisa dilaksanakan pilkada. Supaya ada efisisensi bangsa," kataKalla panjang lebar. (nrl/)