Hakim: Pinangki-Anita Kolopaking Buat Action Plan Fatwa MA untuk Djoko Tjandra

Zunita Putri - detikNews
Senin, 08 Feb 2021 18:50 WIB
Sidang pleidoi dengan terdakwa Pinangki Sirna Malasari ditunda karena ayahnya meninggal dunia. Pinangki pun langsung menghadiri pemakaman dengan mata sembab.
Pinangki Sirna Malasari divonis 10 tahun penjara. (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta - Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menyatakan Pinangki Sirna Malasari bersalah melakukan korupsi berkaitan dengan upaya pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) untuk Djoko Tjandra. Hakim menyatakan Pinangki berperan membuat action plan fatwa MA.

"Menimbang bahwa dari aplikasi WA chat terdakwa dengan saksi Anita no urut 724-730 tanggal 13 Februari 2020 03.36 pm yang isinya tidak disanggah oleh terdakwa dan saksi Anita telah terbukti benar, kesepakatan membuat action plan pada acara makan malam pada 25 November 2019 telah ditindaklanjuti oleh saksi Andi Irfan Jaya, saksi Anita dan terdakwa yang bersama-sama membuat action plan tersebut," kata hakim Ignasius Eko Purwanto saat membacakan pertimbangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (8/2/2021).

Hakim mengatakan Pinangki terbukti membuat action plan fatwa MA Djoko Tjandra. Hal itu dibuktikan dari barang bukti percakapan antara Anita Kolopaking dan Pinangki.

"Dari percakapan 13 Februari 2020 tersebut dapat disimpulkan action plan telah dibahas bersama-sama terdakwa, saksi Anita, dan saksi Andi Irfan, kemudian dibuat dalam bentuk surat oleh terdakwa, kemudian dikirim oleh terdakwa melalui WA kepada saksi Anita untuk dikoreksi," jelas hakim.

"Uraian action plan tersebut ditemukan dalam data-data komunikasi, chat menggunakan aplikasi WA antara terdakwa dengan saksi Anita. File document action plan format jpg. Menimbang bahwa dengan demikian dapat dipastikan action plan sebagai rencana kegiatan berikut biaya dan penanggung jawabnya yang dituangkan dalam proposal adalah benar adanya," lanjut hakim.

Berikut isi action plan yang dibuat Pinangki sebagaimana dakwaan jaksa:

1. Penandatanganan security deposit (akta kuasa jual), yang dimaksud oleh Pinangki sebagai jaminan apabila security deposit yang dijanjikan Djoko Tjandra tidak terealisasi. Penanggung jawab action ini adalah JC (Joko Soegiarto Tjandra) dan IR (Irfan Jaya) yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan 23 Februari 2020.

2. Pengiriman surat dari pengacara kepada BR alias Burhanuddin atau pejabat Kejaksaan Agung. Yang dimaksudkan Pinangki sebagai surat permohonan fatwa MA dari pengacara kepada Kejaksaan Agung untuk diteruskan kepada MA. Penanggung jawab action ini adalah Andi Irfan dan Anita yang akan dilaksanakan pada 24-25 Februari.

3. BR atau pejabat Kejaksaan Agung mengirimkan surat kepada HA (Hatta Ali) atau pejabat MA. Yang dimaksudkan Pinangki sebagai tindak lanjut surat dari pengacara tentang permohonan fatwa MA. Penanggung jawab action tersebut adalah Andi Irfan dan Pinangki yang akan dilaksanakan pada 1 Maret 2020.

4. Pembayaran 25 persen konsultan fee terdakwa Pinangki USD 250 ribu. Yang dimaksud adalah pembayaran tahap I atas kekurangan pemberian fee kepada Pinangki sebesar USD 1 juta yang telah dibayarkan DP-nya sebesar USD 500 ribu oleh Djoko Tjandra.

5. Pembayaran konsultan media fee kepada Andi Irfan USD 500 ribu. Yang dimaksud adalah pemberian fee kepada Andi Irfan untuk mengkondisikan media sebesar USD 500 ribu.

6. HA atau pejabat Mahkamah Agung menjawab surat BR atau pejabat Kejaksaan Agung. Yang dimaksudkan adalah jawaban surat MA atas surat Kejagung terkait permohonan fatwa MA. Penanggung jawab action ini adalah HA atau pejabat MA/DK belum diketahui/AK atau Anita Kolopaking yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2020.

7. BR atau pejabat Kejagung menerbitkan instruksi terkait surat HA pejabat MA. Yang dimaksudkan adalah Kejagung menginstruksikan kepada bawahannya untuk melaksanakan fatwa MA. Penanggungjawab action tersebut adalah IF yang belum diketahui dan jaksa Pinangki yang akan dilaksanakan pada 16 Maret.

8. Security deposit cair USD 10 juta. Yang dimaksudkan adalah Djoko Tjandra memberikan uang apabila rencana tersebut berjalan lancar.

9. Djoko Tjandra kembali ke RI tanpa menjalani pidana penjara 2 tahun sesuai putusan PK

10. Pembayaran consultant fee 25% jaksa Pinangki sebesar USD 250 ribu atau pembayaran tahap II pelunasan atas fee terhadap terdakwa Pinangki sebesar USD 1 juta yang telah dibayar DP nya sebesar USD 500 ribu jika Djoko Tjandra kembali ke RI sesuai action plan poin ke-9. (zap/tor)