.webp)
"Seharusnya data hasil 3T di wilayah yang lebih kecil seperti di RT/RW bisa lebih akurat. Tantangannya saat ini adalah pada pengelolaan data antardaerah harus transparan dan terkoordinasi dengan baik," ujar Ririe, sapaan akrab, dalam keterangannya, Minggu (7/2/2021).
Menurutnya, koordinasi pengelolaan data hasil 3T antardaerah yang baik diperlukan. Sebab, apabila terjadi tumpang tindih data maka bisa berdampak pada proses perumusan kebijakan penanganan dan pengendalian COVID-19 secara nasional.
Rerie mengakui, di samping koordinasi antardaerah, dukungan dari masyarakat juga tak kalah penting agar data yang didapatkan transparan serta akurat. Diungkapkannya, dukungan masyarakat ini bisa diwujudkan dengan taat pada kebijakan yang telah dirumuskan oleh masing-masing pemerintah daerah, dan disiplin menjalankan prokes, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun dan menghindari kerumunan.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap agar masyarakat dapat memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kebijakan PPKM skala mikro, mengingat saat ini pola komunikasi warga di tingkat RT/RW sudah terbentuk.
Selain itu, kreativitas dari tiap daerah dalam menerapkan PPKM mikro dianggapnya penting, utamanya untuk mengaplikasikan kebijakan yang telah disepakati pemerintah pusat tersebut.
Lebih lanjut Rerie mengungkapkan sejumlah daerah telah menerapkan beragam kebijakan dalam membatasi pergerakan orang, di antaranya melalui gerakan untuk di rumah saja selama akhir pekan, seperti di Jawa Tengah dan pemberlakuan ganjil-genap untuk kendaraan, seperti di Kota Bogor, Jawa Barat.
Terkait hal ini, Rerie mengingatkan agar apapun wujud kreativitas daerah dalam mengambil kebijakan, muaranya harus menciptakan pengendalian penyebaran COVID-19 yang lebih baik. (akn/ega)
