.webp)
Eks juru bicara TKN Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani, menanggapi protes PD terkait Istana yang enggan menjawab surat Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Arsul menilai keterangan Mesesneg Pratikno merupakan apresiasi karena bisa saja Istana tidak memberikan komentar apa pun.
"Apa yang sudah disampaikan oleh Mensesneg Pratikno bisa sudah merupakan respons Istana terhadap persoalan PD. Ini sudah cukup merupakan apresiasi terhadap PD, karena sebetulnya bisa saja Mensesneg pun tidak berkomentar," ujar Arsul kepada wartawan, Sabtu (6/2/2021).
Arsul menilai seharusnya PD memahami sikap Istana dalam menyikapi konflik internal partai politik (parpol). Menurutnya, di era eks Ketum PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat menjabat Presiden RI, pihak Istana terkesan enggan dilibatkan saat terjadi konflik internal parpol ataupun ormas.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Seyogianya PD paham tentang kebiasaan Istana menyikapi situasi internal parpol yang bergolak. Dulu zaman Pak SBY, 10 tahun jadi presiden, malah setiap ada perselisihan internal parpol atau ormas besar, ada ungkapan di lingkungan internal Istana, 'Lihat, mereka yang ribut, terus kita yang disalahkan'. Dan kemudian tidak ada pejabat yang akan menjawab tuduhan terkait keterlibatan Istana," ujarnya.
Arsul berharap PD dapat menyelesaikan isu kudeta dan dugaan keterlibatan Kepala KSP Moeldoko secara pribadi. Ia meminta Istana tidak dilibatkan dalam kisruh kudeta PD itu.
"Dengan keterangan Mensesneg tersebut, soal interaksi antara elemen-elemen PD dengan Moeldoko adalah dalam kapasitas Moeldoko pribadi, sehingga seyogianya disikapi terhadap pribadi Moeldoko dan tidak menarik-narik Istana dengan bungkus apa pun seperti minta klarifikasi dan sebagainya," ujar Waketum PPP itu.
Diberitakan sebelumnya, PD memprotes sikap Istana karena enggan menjawab surat Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terkait isu 'kudeta' Partai Demokrat (PD) karena urusan internal partai. PD berkeras menganggap ada keterlibatan eksternal, yakni Kepala KSP Moeldoko.
"Berikut ini akan kami sampaikan alasan kami mengapa gerakan itu bukan hanya masalah internal Partai Demokrat. Fakta menunjukkan bahwa yang melakukan gerakan pengambilalihan Partai Demokrat, GPKPD, bukan hanya segelintir kader dan eks kader PD, tapi benar-benar melibatkan pihak eksternal, dalam hal ini paling tidak KSP Moeldoko," kata Sekjen PD Teuku Riefky Harsya dalam keterangannya, Jumat (5/2).
Menurut Riefky, Moeldoko aktif dalam gerakan upaya kudeta PD. Karena itulah Riefky tak terima Istana enggan menjawab surat AHY karena alasan isu kudeta merupakan masalah internal partai.
"Jadi sangat jelas bahwa GPKPD bukanlah hanya gerakan internal partai atau hanya masalah internal partai semata," tegas Riefky.
Lihat Video: Surat AHY Terkait Kudeta Tak Dijawab Istana, Ini Respons PD
