Eks pimpinan cabang BNI Kebayoran Baru, Alimin Hamdi, dihadirkan sebagai saksi dalam kasus pembobolan BNI senilai Rp 1,7 triliun dengan terdakwa Maria Pauline Lumowa. Saksi menyebut ada proses pencairan letter of credit (L/C) yang tidak sesuai prosedur.
Kesaksian itu disampaikan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Jumat (5/2/2021). Awalnya, Alimin menemukan sekitar 3-4 L/C yang tidak terbayarkan saat dia menjabat pimpinan cabang menggantikan Koesadiyuwono pada 15 September 2003.
"Kami lihat ada beberapa L/C yang dibuka dan ternyata setelah kita bayar dan kita tagih ke bank di mana L/C itu dibuka ternyata tidak terbayar. Ada 3 L/C yang sudah ditarik uangnya, pada saat ditagih ternyata uangnya tidak ada, kita tidak terbayar sehingga menyebabkan unpaid L/C, sehingga timbul kecurigaan bahwa sisa L/C lainnya kemungkinan tidak akan terbayar. Ada 41 L/C yang dibuka, mungkin sekitar 38 yang belum tertagih," ujar Alimin dalam persidangan.
Alimin menjelaskan penyebab terjadinya unpaid L/C salah satunya karena dokumen yang tidak benar. Berdasarkan penelusuran karyawannya, Alimin menyebut ditemukan ada dokumen L/C yang tidak sesuai.
"Kalau penyebab bank tidak mau bayar pada saat kita tagih karena kemungkinan pertama L/C itu fiktif, kemungkinan kedua dokumen tidak benar sehingga bank pembuka tidak mengaku bahwa itu adalah kelengkapan dari dokumen yang sesuai," ujar Alimin.
"Ada beberapa, penelitian-penelitian karyawan sendiri maupun pihak lain, ada beberapa dokumen tidak benar," imbuhnya.
Baca juga: Jaksa Minta Hakim Tolak Eksepsi Maria Lumowa |
Alimin mengatakan, pihak Gramindo Group mengajukan L/C ekspor berjenis usance L/C. Dia menjelaskan bahwa, dalam usance L/C, pihak bank, dalam kasus ini BNI, tidak langsung membayar tapi meneliti dulu dan menagihkan ke bank pembuka supaya segera dibayarkan. Hal itu berbeda dengan sight L/C yang bisa langsung dibayarkan oleh bank.
Dalam perkara ini, Alimin melihat ada prosedur yang tidak sesuai dalam pembayaran. Dia menyebut bank langsung memberikan pembayaran tanpa terlebih dulu menagih ke issuing bank (bank penerbit).
"Iya tidak sesuai, kenapa dibayarkan padahal ini usance L/C pada saat dipresentasikan hari itu kok dibayarin, kenapa nggak ditagih dulu, kan seharusnya nunggu dulu, ini kok langsung dibayarkan, pas kita tagih nggak balik uangnya," jelas Alimin.
Alimin mengatakan ada audit dari internal BNI setelah mengetahui adanya L/C yang jatuh tempo dan tidak tertagih ini. Atas masukan pengurus pusat, pihaknya diminta melaporkan ke kepolisian. Alimin menyebut ada sekitar Rp 2 triliun dari 41 L/C yang belum tertagih itu.
"Kalau nggak salah kurang lebih Rp 2 triliun lebih, saya kurang ingat totalnya, berapa US dolar, kalau dirupiahkan sekitar Rp 2 triliun, nilai dulu ya," ungkapnya.
Alimin sendiri mengaku tidak mengenal terdakwa Maria Pauline Lumowa dan mengira terdakwa sebagai advisor dari Gramindo Group bersama Adrian Herling Waworuntu. Namun, setelah masuk proses penyelidikan, dia baru mengetahui Maria Lumowa ini ikut terlibat.
"Setelah diproses lebih lanjut saya baru tahu bahwa dia ada terkait Group Gramarindo ini. Saya tahu Maria dari berita, teman-teman, ada Adrian, ada Maria Pauline, tapi orangnya siapa nggak tahu, belum ketemu," ungkapnya.
