.webp)
Orient Patriot Riwu Kore yang merupakan bupati terpilih Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT), disorot lantaran memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat (AS). Orient rencananya hari ini akan melakukan pertemuan dengan Kapolda NTT, Irjen Lotharia Latif.
"Siang ini bertemu pak Kapolda dan menurut kami polisi kerja profesional," kata Ketua Bapilu PDIP NTT, Cendana Abu Bakar saat dikonfirmasi, Jumat (5/1/2021).
Cendana mengatakan sejumlah pihak telah berkomunikasi dengan Orient terkait status kewarganegaraannya. Salah satunya dari Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil, Zudan Arif Fakrullah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sampai dengan kemarin baru Pak dirjen kependudukan itu, beliau yang berinisasi telepon Pak Orient setelah itu tidak ada," ungkapnya.
"Isu Pak Orient ini semua lewat media, tidak ada satu pun yang menyampaikan menanyakan, tidak ada, baru Pak Dirjen (Dukcapil) dan kepolisian," imbuhnya.
Meski begitu, Cendana mengungkapkan kekecewaanya terhadap segelintir pihak yang memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan politik lokal di Sabu Raijua.
"Masalah ini coba diselesaikan secara serius oleh pemerintah, tetapi ada pihak justru sedang melakukan lain lagi termasuk menggugat untuk pilkada ulang lah, ini kan bikin suasana sejuk tidak terjaga di Sabu. Saat bersamaan ada paket yang mendaftar untuk pilkada ulang ke PTUN," cemas dia.
Sebelumnya, Kemendagri akan mempertimbangkan usulan untuk menunda pelantikan Orient. Usulan itu disampaikan oleh Bawaslu RI.
"Kami mencermati usulan yang disampaikan Bawaslu yang memberikan saran agar polemik yang terjadi, Bawaslu mengusulkan kepada KPU untuk dilakukan penundaan. Tentunya usulan Bawaslu ini menjadi bahan bagi pimpinan Kemendagri agar bisa mengambil keputusan yang tepat," kata Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri, Akmal Malik dalam jumpa pers yang disiarkan di akun Instagram resmi Kemendagri @Kemendagri, Kamis (4/2/2021).
Adapun masa jabatan Bupati Sabu Raijua periode 2015-2020 akan berakhir pada 17 Februari. Akmal mengatakan Kemendagri akan mempertimbangkan opsi untuk menunda pelantikan.
"Solusi yang ditawari oleh Bawaslu menjadi opsi yang mungkin akan kami pertimbangkan kepada Pak Menteri untuk diambil, tapi sekali lagi proses penetapan apa kah kewarganegaraan adalah WNI atau WNA kami serahkan sepenuhnya kepada otoritas yang berwenang. Sembari karena nanti habis masa jabatan bupati masa tugas 2015-2020 adalah pada tanggal 17 Februari tinggal beberapa hari lagi," ucap Akmal.
"Makanya dalam waktu yang singkat kami akan segera berkoordinasi dengan lembaga lembaga terkait. Kami berharap dalam waktu yang cepat nanti Pak Menteri akan mengambil keputusan terkait dengan kejadian ini. Kuncinya adalah kita beri ruang kepada otoritas yang miliki kewenangan untuk menentukan seorang warga negara asing atau warga negara Indonesia setelah diputuskan beberapa hari ke depan kami akan informasikan lagi," lanjut Akmal.
Tonton video 'Kemendagri Pertimbangkan Opsi Penundaan Pelantikan Bupati Sabu Raijua':
