.webp)
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan mobilitas penduduk saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mengalami penurunan di berbagai sektor. Namun, kata Airlangga, mobilitas tempat kerja dan area permukiman masih tinggi.
"Kemudian mobilitas penduduk mengalami penurunan di berbagai sektor dan tentunya yang masih mobilitasnya masih relatif tinggi itu adalah tempat kerja maupun area permukiman," kata Airlangga seusai rapat bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam jumpa pers yang disiarkan Sekretariat Presiden, Rabu (3/2/2021).
Airlangga mengatakan, saat ini area perkantoran dan permukiman menjadi perhatian untuk penegakan PPKM. Kegiatan penegakan disiplin protokol kesehatan juga akan terus diintensifkan di kedua sektor tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sehingga area permukiman ini menjadi perhatian dan kemudian tentu kegiatan-kegiatan dari Satgas akan terus diintensifkan," ujarnya.
Lebih lanjut, Airlangga menuturkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga mendorong peningkatan vaksinasi COVID-19. Vaksinasi, kata dia, akan berdasarkan pertimbangan berbasis data hingga mobilitas yang tinggi.
"Bapak Presiden selanjutnya mendorong agar vaksinasi bisa ditingkatkan baik dari segi volume maupun dari segi waktu. Sehingga herd immunity cepat bisa dapat dilaksanakan dan vaksinasi tentu mempertimbangkan berbasis data dan berbasis daerah, zona padat, wilayah densities tinggi, mobilitas yang tinggi dan juga interaksi yang tinggi itu menjadi pertimbangan juga terkait dengan kegiatan-kegiatan daripada sentra perekonomian," papar Airlangga.
Sebelumnya, tidak efektifnya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) menjadi sorotan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) pekan lalu. Kini Jokowi meminta pembatasan lebih berbasis mikro.
Arahan itu disampaikan saat rapat terbatas terkait penanganan COVID-19 di Istana Kepresidenan, Rabu (3/2/2021). Menko Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto menyampaikan arahan Jokowi saat rapat.
"Nah, tentu kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan penting untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat dan penegakan hukum. Oleh karena itu, pelibatan aktif dari Babinsa, Bhabinkamtibmas, Satpol PP, operasi yustisi TNI-Polri ini dilakukan bukan hanya untuk penegakan hukum, tetapi juga untuk melakukan tracing dan pemerintah tentu akan memperhatikan kebutuhan masyarakat melalui operasi yang bersifat mikro dan tentu lingkup ini akan dievaluasi secara dinamis dan pemerintah akan mengkonsentrasikan pada 98 daerah yang saat sekarang melaksanakan pembatasan kegiatan masyarakat," kata Airlangga dalam jumpa pers seusai rapat. Airlangga didampingi oleh Menkes Budi Gunadi Sadikin.
Lihat Video: Jokowi Minta PPKM Jawa-Bali Diterapkan Hingga RT-RW
