.webp)
Ketum Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengembuskan isu kudeta di tubuh PD yang melibatkan orang dekat di lingkaran Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sejumlah kalangan meminta kabar burung itu diungkap kebenarannya.
AHY sebelumnya mengungkap upaya kudeta terhadapnya, yang mana dia mendapatkan informasi melibatkan orang dekat lingkaran Presiden Jokowi. Partai Demokrat menyinggung sosok jenderal.
"Para pimpinan dan kader Demokrat yang melapor kepada kami tersebut, merasa tidak nyaman dan bahkan menolak ketika dihubungi dan diajak untuk melakukan penggantian Ketum Partai Demokrat," kata AHY dalam konferensi pers di DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakpus, Senin (1/2).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, ajakan dan komunikasi itu dilakukan dengan paksa lewat telepon maupun pertemuan langsung. 'Kudeta' itu disebut akan menjadi jalan menjadi capres di Pemilu 2024.
"Ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti 'dengan paksa' Ketum PD tersebut, dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung. Dalam komunikasi mereka, pengambilalihan posisi Ketum PD, akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan, sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang. Konsep dan rencana yang dipilih para pelaku untuk mengganti dengan paksa Ketum PD yang sah, adalah dengan menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB)," paparnya.
Dugaan nama Moeldoko di balik kudeta ini sudah dibantah. Ketua KSP Moeldoko sendiri yang memastikan dirinya tidak terkait dengan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat dari AHY.
"Saran saya, jadi seorang pemimpin harus pemimpin yang kuat. Jangan mudah baperan, jangan mudah terombang-ambing," kata Moeldoko dalam jumpa pers virtual, Senin (1/2).
Moeldoko sebelumnya menceritakan soal tamu-tamu yang menemuinya, mengobrol, dan curhat. Dia tidak menyebut secara spesifik siapa 'tamu' yang menemuinya itu namun mengatakannya sebagai 'anak buah' pemimpin yang dia singgung.
"Kalau anak buahnya nggak boleh pergi ke mana mana saja, ya borgol saja," ujarnya.
Sontak isu kudeta PD ditanggapi beragam oleh kalangan pakar dan politisi. Berikut suara mereka, selengkapnya di halaman berikutnya.
Ferdinand: Tuduhan Itu Tendensius
Eks kader PD Ferdinand Hutahaean heran Demokrat menuduh Moeldoko dan Presiden Jokowi dalam isu kudeta PD. Ferdinand menilai surat yang dilayangkan ke Jokowi juga tidak tepat.
"Bagi saya secara pribadi melihat pernyataan ini ada beberapa hal. Pertama, saya tidak mengetahui bukti apa yang dimiliki oleh Demokrat untuk menuduh Moeldoko dengan membawa-bawa nama Pak Jokowi sebagai Presiden dengan menyebut lingkar dekat Jokowi. Saya melihat tuduhan ini sangat berani, tendensius dan bisa berisiko hukum. Mudah-mudahan Demokrat telah punya bukti kuat sebelum melontarkan tuduhan ini," kata Ferdinand Hutahaean kepada wartawan, Selasa (2/2/2021).
Mengenai 5 nama yang akan disebut akan menggulingkan PD, menurut dia, sebuah keanehan.
Dia menyebut 5 orang tidak akan mampu menggulingkan AHY dari pucuk pimpinan PD.
Ferdinand Hutahaean mengaku tidak mengetahui persis 5 orang kader dan mantan kader itu. Namun dia menyebut salah satunya.
"Saya juga tidak tahu siapa saja karena tidak disebut semua. Tapi yang katanya salah satunya Subur Sembiring. Nama ini memang sudah sejak lama berupaya melakukan sesuatu untuk menolak kongres Maret tahun lalu," tuturnya.
Ketika masih menjadi kader Partai Demokrat, Ferdinand mengetahui kelompok kecil yang selalu berbicara atas nama Demokrat. Dia menilai kelompok kecil itu tidak memiliki kapasitas di partai ataupun di publik.
Selain itu, menurut Ferdinand Hutahaean, surat yang diberikan kepada Presiden Jokowi tidak tepat. Dia menyebut surat itu seharusnya langsung dikirim ke Moeldoko juga benar menjadi pihak yang dituduh.
Ferdinand juga menyarankan Moeldoko, menempuh jalur hukum jika tuduhan itu tidak benar. Namun juga harus bertanggung jawab jika benar terlibat.
PKS: Buka Semua ke Publik
PKS mendesak harus ada pihak yang bertanggung jawab jika isu kudeta PD tersebut benar.
"Ini praktik tidak sehat dalam demokrasi jika benar. Mesti dibuka ke publik dan mesti ada yang bertanggung jawab," kata Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, saat dihubungi, Senin (1/2/2021).
Mardani menyebut Partai Demokrat memang berhak membuka terkait misteri ini. Menurutnya jika cerita ini benar, maka bisa berdampak pada citra Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Buruk sekali citra Pak Jokowi jika benar demikian," ucapnya.
Mardani juga meminta agar pihak Partai Demokrat membuka semuanya secara terang terkait siapa saja yang terlibat isu pengambilalihan kekuasaan dari AHY. Sebab, menurutnya kemandirian partai tidak boleh diganggu oleh siapapun.
"Buka saja semua dengan transparan ke publik, tidak boleh ada gangguan pada kemandirian parpol dari siapapun," ujarnya.
Pakar: Saya Kok Tak Percaya
Pakar psikologi politik Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya Andik Matulessy menilai isu kudeta di tubuh PD sulit dipercaya. Sebab peran Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di partai berlambang bintang merci itu masih sangat kuat.
"Saya kok tidak percaya ya, karena partai sekuat Demokrat bisa diintervensi. Apalagi peran SBY sebagai pendiri partai dan sekarang posisi yang bagus di Demokrat tentunya sulit ada kudeta dari orang luar," terang Andik kepada detikcom, Senin (1/2/2021).
"Dibandingkan dengan parpol lain yang penguasanya banyak orang, maka Demokrat lebih kuat untuk dikuasai oleh SBY dan keluarganya," imbuhnya lagi.
Menurut Andik, isu gerakan kudeta yang diungkapkan oleh AHY bisa jadi merupakan sebagai strategi common enemy untuk mempersatukan internal partai. Meski begitu, jika memang benar isu kudeta tersebut ada, maka ia menilai ada yang salah dengan manajemen organisasi.
Lalu bagaimana dengan tudingan Kepala KSP Moeldoko yang dianggap sebagai orang yang ingin merebut kepemimpinan AHY? Andik menyebut bahwa orang yang ada di lingkar kekuasaan adalah yang paling berisiko dituduh.
Andik kemudian menyarankan agar AHY sebaiknya fokus untuk membenahi internal partai. Karena hal itu lebih utama daripada menunjuk orang lain sebagai biang intervensi.
PDIP Tantang AHY Buktikan Lingkaran Jokowi Kudeta PD
PDI Perjuangan (PDIP) meminta AHY membuktikan praduga tersebut.
"Sebaiknya dibuktikan saja praduga yang belum jelas ujung pangkalnya tersebut," kata Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat kepada wartawan, Senin (1/2/2021).
Djarot menilai pernyataan AHY bersifat tendensius. Ia pun mempertanyakan, apakah AHY sedang melakukan upaya tawar-menawar dengan pemerintah saat ini.
Djarot menegaskan kerja sama antarpemerintah sudah sangat solid dan kuat. Ia pun menyarankan PD agar tetap berada di luar pemerintahan guna menjalankan tugas check and balances.
Gerindra Minta AHY Tak Gimik
Gerindra meminta AHY tidak gimik menyusul embusan isu kudeta.
"Kalau jelas infonya silakan sebut nama dan apa yang dilakukan untuk ganggu PD. Kalau nggak berani sebut nama bisa jadi hanya gimik politik picisan," ujar Waketum Gerindra Habiburokhman kepada wartawan, Senin (1/2/2021).
Anggota Komisi III DPR RI itu mengimbau AHY agar tidak membuat masyarakat bingung. Ia juga meminta AHY tidak membuat pernyataan yang memberikan kesan bahwa PD sedang dizalimi.
Habiburokhman pun menilai jika data yang dimiliki AHY harus bisa dipertanggungjawabkan. Menurut Habiburokhman, jika AHY sudah memiliki data akurat terkait kudeta PD, dapat dicarikan penyelesaian secara hukum.
NasDem: Ucapan AHY Halusinasi
Partai NasDem menilai ucapan AHY halusinasi dan tuduhan tak berdasar.
"Itu halusinasi itu, itu halusinasi, tuduhan nggak mendasar, apa sih kepentingan Pak Jokowi untuk ambil alih Demokrat, sedangkan hari ini partai koalisi Pak Jokowi sudah 80%," kata Waketum Partai NasDem Ahmad Ali kepada wartawan, Senin (1/2/2021).
"Kepentingan Pak Jokowi kan hanya mengamankan kebijakan dia di DPR kan, saat ini sudah ada 80% partai di barisan Pak Jokowi, jadi untuk apalagi untuk mengambil alih Demokrat, itu sangat tidak masuk akal," lanjutnya.
Ali menilai pernyataan AHY itu seolah-olah menjadi playing victim untuk menarik simpati. Ali menyarankan agar PD berkonsolidasi sehingga menjadi solid.
Lebih lanjut, terkait AHY yang menyurati Jokowi secara langsung, Ali menilai tidak ada kepentingan Jokowi membalasnya. Dia menegaskan tidak ada gerakan mengambil alih Demokrat.
Pakar Singgung Api di Internal Partai Demokrat
Pakar politik dari Indobarometer, M Qodari, menyebut setiap partai politik, tak hanya Partai Demokrat, pasti memiliki dinamika. Namun Qodari menyebut isu kudeta di Partai Demokrati ini cukup mengejutkan.
"Ini cukup mengejutkan karena kan kongresnya baru selesai, Ketum baru terpilih begitu, apalagi dengan cara aklamasi, jadi seharusnya kalau baru terpilih dan aklamasi pula tidak ada gerakan politik. Jadi artinya apa? Berarti aklamasinya Partai Demokrat pada tahun lalu itu, Maret 2020, sebetulnya bukan aklamasi yang sejati," kata Qodari saat dihubungi, Senin (1/2/2021).
Qodari menilai munculnya isu kudeta ini diduga karena adanya pergerakan politik di tubuh Partai Demokrat. Dia mengatakan jika ada manuver yang melibatkan kader-kader internal Demokrat menjadi tanda tanya terhadap aklamasi AHY sebagai ketum partai berlambang bintang Mercy tersebut.
Qodari menilai permasalahan timbul lebih banyak dari dalam Demokrat, bukan dari lingkaran Istana seperti yang disinggung AHY. Menurutnya, api di dalam Demokrat yang harus dipadamkan terkait isu kudeta ini.
Lebih jauh, Qodari menilai upaya orang di sekitar Presiden Joko Widodo (Jokowi) bukanlah untuk mengacak-acak Partai Demokrat. Langkah tersebut dinilai tidak tepat lantaran Jokowi masih membutuhkan partai oposisi.
Tak hanya itu, Qodari justru menduga kalaupun ada orang di sekitar Jokowi yang terlibat terhadap upaya kudeta tersebut hanya demi kepentingan pribadi, bukan terkait pemerintahan Jokowi. Namun, menurutnya upaya kudeta dari luar itu tidak akan berpengaruh jika api di dalam tubuh Demokrat bisa dipadamkan.
Hal senada disampaikan founder lembaga survei KedaiKOPI, Hendri Satrio. Hendri menilai persoalan justru ada pada rasa insecure terkait kesolidan Partai Demokrat.
"Iya itulah yang membingungkan, jadi menurut saya ini akibat ada rasa insecure atau tidak aman dari kubu Demokrat maka kemudian dia melontarkan hal itu. Ya memang sebaiknya hal seperti ini kalau kemudian didengarkan ya diperkuat saja konsolidasi parpol," ungkap Hendri
"Langkah ini sebetulnya ingin mengumumkan bahwa Demokrat memahami atau sudah tahu akan ada langkah-langkah mengganggu stabilitas Demokrat, tapi lagi-lagi, menurut saya bila partai solid maka AHY tidak perlu gelisah, solidkan saja partainya, kalau sudah solid nggak akan retak," sambungnya.
