Saran PSBB Murni Belum Bikin Satgas Corona Ganti Strategi

Usulan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) murni dilontarkan epidemiolog demi menekan penyebaran virus Corona (COVID-19) yang masih melonjak. Satgas Penanganan COVID-19 menghargai masukan itu.

Awalnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut mengajak para epidemiolog untuk bersama-sama merumuskan desain kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Hal tersebut karena Jokowi menilai PPKM yang selama ini diterapkan di Indonesia tidak efektif dan tidak tegas. Epidemiolog Griffith University, Dicky Budiman, mendorong pemerintah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) murni.

"Jadi PSBB sesuai UU saja jangan dimodifikasi, kalau daerah-daerah terbatas bikinlah, di Jawa bikin, seluruh puskesmas ada klinik demam, itu akan jadi solusi keterbatasan testing, klinik demam ini solusinya isolasi karantina, kita perbanyak fasilitas isolasi karantinanya, untuk memutus kecepatan virus ini bertambah," jelas Dicky Budiman ketika dihubungi detikcom, Senin (1/2/2021).

Sebab, menurut Dicky, efek dari penerapan PPKM tidak signifikan. Dicky menyebut PPKM merupakan PSBB yang telah dimodifikasi.

Menurut Dicky, PPKM bisa efektif bila kasus Corona di Indonesia tidak sebesar sekarang. Dicky mengaku telah mengusulkan ke pemerintah soal penerapan PPKM dalam ruang lingkup komunitas sejak akhir Maret 2020.

Satgas Pertimbangkan Sektor Kesehatan dan Sosial Ekonomi

Satgas Penanganan COVID-19 menghargai masukan dari semua pihak terkait penanganan virus Corona. Meski demikian, efektivitas hingga efisiensi dari sektor kesehatan dan ekonomi tetap harus diperhitungkan.

"Dalam diskusi kebijakan seluruh opini sangat dihargai namun keputusan final opsi mana yang akan dipilih akan melihat pertimbangan efektivitas maupun efisiensi baik untuk sektor kesehatan maupun sektor sosial ekonomi lainnya," kata juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Prof Wiku Adisasmito, saat dihubungi, Senin (1/2/2021).

Wiku mengatakan pemerintah tetap optimistis dengan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Menurutnya, saat ini pemerintah fokus pada wilayah yang paling banyak memiliki kasus aktif terbesar nasional yaitu Pulau Jawa dan Bali.

"Pemerintah berusaha optimis dengan berbagai kebijakan yang sedang dilakukan termasuk pembatasan kegiatan di Pulau Jawa dan Bali sebagai kontributor kasus aktif terbesar nasional," ucapnya.